Obligasi Pemerintah Tidak Selalu Aman Saat Perang
Obligasi pemerintah, terutama Treasury AS, sering dianggap tempat yang aman saat resesi atau bencana geopolitik terjadi.
Tapi, penelitian dari Center for Economic Policy Research yang melihat data 300 tahun sejarah AS dan Inggris menemukan bahwa perang dan pandemi justru merugikan pemegang obligasi tersebut.
"Data sejarah menunjukkan pola yang jelas: obligasi pemerintah berulang kali memberikan kerugian nyata yang besar selama masa-masa ekstrem itu," tulis para peneliti. Bahkan, kinerjanya lebih buruk dibanding saham dan properti.
Ini karena perang biasanya membuat pengeluaran pemerintah melonjak besar, rata-rata 7% dari PDB per tahun dalam empat tahun pertama. Kenaikan pajak saja jarang cukup untuk membiayainya.
Temuan ini muncul saat AS sedang berkonflik dengan Iran, sementara utang nasional AS sudah meledak hingga $39 triliun. Pentagon dilaporkan meminta anggaran tambahan lebih dari $200 miliar untuk konflik ini.
Dalam penelitiannya, para ahli CEPR menghitung bahwa pemegang obligasi menderita kerugian riil rata-rata sekitar 14% selama empat tahun pertama perang. Kerugiannya sangat dalam hingga mengurangi nilai riil utang pemerintah yang beredar.
Yang lebih buruk, return kumulatif obligasi lebih dari 20% di bawah return kumulatif saham dan properti. Ini kebalikan dari yang biasanya terjadi saat krisis keuangan.
"Kapan pun ada perang besar, kami melihat penurunan tajam dalam kinerja obligasi — perang selalu masa bencana bagi pemegang obligasi," kata mereka. "Hal serupa juga terjadi selama ‘perang melawan Covid-19’."
Faktor kunci kerugian obligasi adalah inflasi. CEPR menyatakan tingkat inflasi kumulatif rata-rata sekitar 20% dalam empat tahun pertama perang.
Faktanya, selama konflik AS-Iran saat ini, harga obligasi Treasury dan negara lain anjlok tajam. Harga minyak yang melonjak meningkatkan ekspektasi inflasi, sementara defisit anggaran juga diperkirakan memburuk. Sejak perang mulai tiga minggu lalu, imbal hasil (yield) obligasi AS 10-tahun telah melonjak lebih dari 40 basis poin.
Namun, pengeluaran besar-besaran bukan satu-satunya penyebab inflasi membebani obligasi. Lembaga riset itu menyatakan inflasi sering adalah hasil pilihan kebijakan untuk mengurangi beban utang tanpa secara resmi gagal bayar, misalnya dengan menangguhkan komitmen standar emas.
Alasan lain obligasi berkinerja buruk saat perang adalah represi finansial, yaitu kebijakan pemerintah untuk menekan biaya pinjaman dengan mempengaruhi pasar keuangan. Ini mencegah yield obligasi mengikuti inflasi.
Contohnya, Federal Reserve pernah menerapkan pengendalian kurva imbal hasil, membatasi suku bunga Treasury, dan meluncurkan pembelian obligasi besar-besaran selama Perang Dunia II.
Temuan CEPR ini sangat relevan untuk utang AS, mengingat Treasury tetap menjadi fondasi sistem keuangan global dengan dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia.
Status itu memungkinkan AS meminjam dengan biaya lebih murah. Sementara itu, pembayaran bunga utang AS sekarang adalah pos anggaran yang tumbuh paling cepat dan sudah mencapai $1 triliun per tahun.
CEPR mengatakan laporannya menyajikan pertukaran (trade-off) penting bagi pemerintah.
"Melindungi pembayar pajak dari guncangan pengeluaran besar mungkin memerlukan pengalihan sebagian beban kepada pemegang obligasi melalui inflasi atau represi finansial," tulisnya. "Teori ekonomi menyarankan kebijakan seperti itu mungkin optimal ketika perpajakan sangat distortif. Namun, kebijakan itu juga mengurangi keamanan utang pemerintah dan dapat meningkatkan biaya pinjaman dari waktu ke waktu jika investor mengantisipasi risiko ini."