Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia memotong pengeluaran tidak produktif di seluruh kementerian dan lembaga untuk menutup celah penyalahgunaan dana negara, sebagai bagian dari upaya memperbaiki efisiensi fiskal.
“Saat pertama kali langkah efisiensi dilakukan, kami berhasil menghemat Rp308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana asalnya? Dari pengeluaran-pengeluaran yang tidak masuk akal. Saya yakin jika Rp308 triliun ini tidak dipotong, itu akan mengakibatkan korupsi,” kata Prabowo dalam pernyataan video yang dirilis Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis.
Presiden mengatakan penghematan Rp308 triliun itu berasal dari tinjauan awal belanja pemerintah pusat, yang bertujuan mengidentifikasi ketidakefisienan dan alokasi yang tidak perlu.
Dia memperingatkan, membiarkan dana seperti itu tanpa pengawasan akan membebani keuangan negara tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Prabowo juga menyoroti tingginya rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia, yang saat ini di angka 6,5, jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga.
Berita terkait: Pemerintah RI akan terapkan pemotongan anggaran untuk mitigasi risiko Timur Tengah
Dia mengatakan ICOR yang tinggi mencerminkan ketidakefisienan sekitar 30 persen, setara dengan kurang lebih US$75 miliar dari anggaran negara yang mendekati Rp3.700 triliun.
Pemotongan anggaran menyasar hal-hal seperti acara seremonial, perlengkapan kantor, serta rapat dan seminar di luar kantor, yang menurut Presiden seringkali tidak menyentuh isu inti seperti pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
Pemerintah juga mengkaji praktik pengadaan rutin, termasuk pembelian komputer dan peralatan kantor yang sering berulang setiap tahun.
Prabowo menekankan bahwa penghematan besar masih mungkin dilakukan dengan memperketat kontrol atas pengeluaran tidak esensial di berbagai lembaga pemerintah.
Untuk lebih menekan biaya operasional, pemerintah mempertimbangkan skema kerja baru, termasuk pekan kerja yang lebih pendek dan penerapan kerja jarak jauh yang lebih luas.
“Saya lihat negara lain mengurangi pekan kerja dari lima hari jadi empat hari, misalnya Filipina dan Pakistan. Lalu ada kerja dari rumah. Saat COVID, kita sukses menerapkannya. Saya pikir kita bisa lakukan lagi. Mungkin 75 persen pegawai bisa kerja dari rumah,” ujarnya.
Berita terkait: Indonesia pertahankan batas defisit 3 persen di tengah bayangan perang Timur Tengah
Penerjemah: Aditya Ramadhan, Raka Adji
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2026