Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa Indonesia perlu segera mereformasi sektor pariwisata untuk mengurangi dampak krisis global, khususnya ketegangan di Timur Tengah.
Dia menyatakan bahwa sektor pariwisata saat ini mengalami tekanan karena konektivitas global terganggu oleh konflik tersebut.
"Indonesia perlu segera melakukan reformasi untuk memitigasi kerugian dari krisis global dan membangun fondasi bagi pariwisata dan destinasi yang tangguh serta berdaya saing global," ujarnya dalam sebuah pernyataan pada Rabu.
Kementerian Pariwisata memproyeksikan potensi kehilangan sekitar 5.500 wisatawan mancanegara dan potensi kehilangan devisa sebesar Rp184,8 miliar per hari jika Indonesia tidak segera mengambil langkah mitigasi.
Sementara itu, laporan InJourney Airports dari akhir Februari hingga 10 Maret 2026 mencatat gangguan pada sembilan rute internasional di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, yang mempengaruhi 47.012 penumpang.
Tantangan ini semakin diperparah oleh kenaikan harga bahan bakar pesawat.
Hartarto menekankan bahwa sektor pariwisata tetaplah fokus utama, mengingat kontribusinya yang signifikan bagi ekonomi nasional.
Pada tahun 2025, sektor ini menyumbang Rp945,7 triliun, setara dengan 3,97 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Selain itu, kedatangan wisatawan mancanegara mencapai 15,39 juta, tumbuh 10,7 persen secara tahunan. Dalam hal devisa, sektor ini menghasilkan US$18,91 miliar dan mendukung 25,91 juta lapangan kerja.
Dalam pernyataannya, menteri juga memaparkan beberapa langkah strategis yang dapat diambil pemerintah untuk menjaga daya saing pariwisata Indonesia, termasuk memperluas kebijakan bebas visa.
Menurut studi dari World Travel and Tourism Council, kebijakan bebas visa untuk 169 negara yang diterapkan sejak 2015 telah mendorong pertumbuhan wisatawan hingga 15 persen per tahun dan menciptakan sekitar 400.000 pekerjaan baru di sektor pariwisata.
Untuk perluasan ini, Kementerian Pariwisata telah mengidentifikasi 20 negara sebagai target potensial.
Lebih lanjut, pemerintah juga dianggap perlu memperkuat pasar domestik dengan memanfaatkan musim libur Idul Fitri. Strategi ini dapat diimplementasikan melalui micro-tourism—mengembangkan destinasi dalam jarak tempuh berkendara yang menawarkan pengalaman wisata yang lebih mendalam.
Pemerintah juga telah menyiapkan beberapa insentif, seperti diskon transportasi selama periode Idul Fitri tahun ini dan kebijakan work-from-anywhere, untuk mendorong perjalanan wisata domestik.
Langkah-langkah lain yang diusulkan termasuk merundingkan pembukaan rute internasional baru, memperkuat branding Indonesia sebagai destinasi yang aman dan stabil, dan mempromosikan destinasi untuk digital nomad.
"Pemasaran yang menonjolkan Indonesia sebagai destinasi high-end yang terjangkau perlu diperkuat," tambahnya.
Mengakhiri pernyataannya, Menteri Hartarto menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antar pemangku kepentingan untuk menjaga ketahanan ekosistem pariwisata Indonesia di tengah dinamika global.
Berita terkait: Wisatawan lokal pacu ekonomi saat libur Idul Fitri: Kemenparekraf
Berita terkait: Indonesia siapkan strategi pariwisata di tengah geopolotik global
Berita terkait: Surat edaran baru tetapkan protokol keamanan untuk musim libur Idul Fitri 2026
Penerjemah: Bayu Saputra, Raka Adji
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2026