Jakarta (ANTARA) – Badan Gizi Nasional (BGN) Indonesia bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memperkuat pengawasan dana dalam program Pemberian Makanan Bergizi Gratis pemerintah. Ini dilakukan menanggapi kekhawatiran masyarakat atas kemungkinan penyimpangan dalam penggunaannya.
BGN menyatakan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan unit intelijen Kejaksaan Agung. Kerja sama ini bertujuan mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pelaksanaan program di seluruh Indonesia.
"Kami terbuka pada pengawasan publik, dan sekarang bekerja sama dengan Kejagung untuk lebih memperkuat pengawasan," kata Kepala BGN Dadan Hindayana kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Kemitraan ini akan memperluas pengawasan terhadap unit layanan pemenuhan gizi (SPPG), yaitu dapur-dapur program yang beroperasi di semua 38 provinsi.
Hindayana mengatakan langkah ini diambil setelah munculnya keresahan di media sosial mengenai dugaan mark-up harga bahan makanan dalam laporan dari beberapa operator SPPG.
Dia menekankan, BGN mengawasi 25.570 SPPG di seluruh negeri, sehingga pengawasan yang kuat sangat penting untuk memastikan tata kelola dan kualitas program yang baik.
Dalam skema ini, pemerintah menyalurkan dana bulanan langsung ke rekening virtual setiap dapur untuk mendukung operasionalnya.
"SPPG di Jawa dan Sumatra rata-rata menerima sekitar Rp1 miliar per bulan. Sementara itu, SPPG di wilayah timur seperti Papua mendapat alokasi lebih tinggi karena harga bahan makanan yang lebih mahal," jelas Hindayana.
Dia menambahkan, jaringan intelijen Kejagung yang menjangkau hingga daerah pedesaan akan membantu meningkatkan pengawasan dan deteksi dini potensi pelanggaran.
Selain kemitraan baru ini, BGN telah membentuk unit pemantauan internal dan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit pengeluaran program.
Kerangka pengawasan yang diperkuat ini diharapkan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan uang publik.
Hindayana mendesak semua operator SPPG untuk mematuhi peraturan pemerintah, termasuk prosedur operasional standar dan pedoman teknis.
Kepatuhan terhadap aturan ini, katanya, sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan program memberikan manfaat yang ditujukan bagi masyarakat.
Program Pemberian Makanan Bergizi Gratis merupakan salah satu inisiatif unggulan pemerintah untuk meningkatkan gizi dan mendukung kelompok rentan di seluruh Indonesia.
Translator: Lintang Budiyanti, Tegar Nurfitra
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2026