Kerap dikatakan bahwa kejahatan terburuk tidak dilakukan oleh monster atau kaum sadis, melainkan oleh orang-orang yang sangat biasa, hingga menakutkan.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, baru-baru ini berkomentar dengan ketenangan yang mengecoh dalam sebuah wawancara media: “Satu-satunya yang perlu khawatir saat ini adalah orang-orang Iran yang berpikir mereka akan tetap hidup.” Kata-kata itu diucapkan tanpa keraguan, seolah prospek kematian bagi jutaan jiwa hanyalah sebuah kalkulasi strategis belaka.
Di selatan Iran, sebelum matahari terbit di pesisir, suara yang akrab bergerak sunyi menyusuri desa-desa: suara perahu lenj bersiap ke laut. Lambung kayunya yang lapuk berderak menahan arus, layar terkembang perlahan, dan para nelayan menarik tali-temali dalam kesunyian fajar. Di selatan, ada pepatah: “Lenj yang tak mengenal laut, akan pecah oleh ombak pertama.” Bagi masyarakat pesisir kami, lenj lebih dari sekadar kapal. Ia adalah simbol kehidupan itu sendiri — tentang keteguhan melawan laut, melawan badai, melawan takdir yang jarang bersikap ramah.
Saya adalah anak dari selatan itu, di mana laut telah lama mengajari warganya cara berdiri menantang gelombang. Namun, pada pagi hari tanggal 28 Februari, sebuah gelombang tak terduga mencapai selatan.
Pukul 10.45 pagi. Ruang-ruang kelas di Sekolah Dasar Perempuan Shajareh-Tayyebeh di Kota Minab dipenuhi anak-anak. Gadis-gadis berusia tujuh hingga 12 tahun duduk di bangku mereka dengan buku catatan terbuka. Irama lantunan pelajaran dan suara-suara tenang pembelajar mengalir di sepanjang koridor.
Pada saat yang persis itu, ribuan kilometer jauhnya, di dalam ruang kendali penuh layar digital, sebuah tombol ditekan.
Sebuah misil jelajah Tomahawk — salah satu senjata berpandu paling presisi di dunia — meluncur dari kapal perang AS. Misil semacam ini dirancang untuk menghantam dengan akurasi luar biasa. Ia dapat memilih bangunan spesifik di antara banyak struktur dan mengenai sasarannya dalam hitungan meter.
Pagi itu, sasarannya bukan instalasi militer.
Sasarannya adalah sebuah sekolah dasar perempuan.
Misil pertama merobek atap ruang kelas, dan struktur bangunan itu runtuh menimpa dirinya sendiri. Beberapa detik kemudian, misil kedua menghantam halaman sekolah, di mana anak-anak yang berhasil lolos dari reruntuhan bergumul untuk bernapas di bawah kepulan debu. Ledakan ketiga menyusul, dan riuh kehidupan pun berganti menjadi senyap yang tak tertahankan.
Ketika asap akhirnya tersibak, yang tersisa adalah buku pelajaran hangus berserakan di antara bangku-bangku yang patah, sepatu-sepatu kecil tergeletak di tanah, dan tangisan ibu-ibu memanggil nama anak perempuannya di tengah puing.
Sekitar 170 orang tewas, sebagian besarnya adalah murid-murid perempuan, dan sekitar 100 lainnya luka-luka. Angka-angka ini tak mampu menggambarkan realitas kemanusiaan yang diwakilinya.
Ini bukan sebuah kecelakaan. Waktu penyerangan saja sudah berbicara dengan kejelasan yang tak terbantahkan: pukul 10.45 pada Sabtu pagi, persis ketika ruang kelas penuh dengan anak-anak, di jam-jam pertama perang. Sebuah misil yang mampu menghantam dalam radius lima meter tidak mungkin keliru mengidentifikasi ruang kelas sebagai fasilitas militer. Citra satelit sebelum dan setelah serangan, sisa-sisa munisi AS, serta rekaman video yang terverifikasi, semua mengarah pada kesimpulan yang sama.
Ini bukan kesalahan. Ini adalah pesan yang disampaikan di hari pertama perang: bahwa bahkan komunitas terpencil di selatan Iran sekalipun dapat diubah menjadi lokasi pemusnahan. Tujuannya adalah untuk menanamkan teror sejak awal, menghancurkan tekad suatu bangsa, dan menormalisasi gagasan bahwa tidak ada tempat — bahkan ruang kelas — yang aman.
Target berulang terhadap sekolah dengan jelas menunjukkan kesengajaan dan membuktikan intensi yang diperlukan.
Minab tidak menjadi tragedi yang terisolasi. Di seluruh negeri, pola yang sama terulang. Warga sipil terbunuh dalam jumlah besar, permukiman rata dengan tanah, pusat-pusat komersial hancur, fasilitas medis diserang, dan sekolah-sekolah rusak atau musnah. Bahkan gedung-gedung Bulan Sabit Merah, lembaga yang merupakan simbol universal perlindungan kemanusiaan, tak luput dari sasaran.
Serangan-serangan berulang ini mengungkap bukan serangkaian kesalahan yang disayangkan, melainkan suatu pola yang dapat diidentifikasi. Sasaran bukanlah pasukan di medan tempur, tetapi struktur kehidupan biasa itu sendiri: rumah, rumah sakit, dan sekolah. Ketika tempat-tempat seperti itu berulang kali dihantam, niat di baliknya menjadi mustahil untuk diabaikan.
Pola perilaku kriminal ini secara eksplisit ditegaskan oleh Presiden AS Donald Trump pada 10 Maret, ketika ia secara terbuka mengancam bangsa Iran dan infrastruktur sipilnya, dengan menyatakan bahwa “kami akan menghancurkan target-target yang mudah dihancurkan yang akan membuat Iran hampir mustahil untuk dibangun kembali, sebagai sebuah Bangsa — Kematian, Api, dan Amarah akan menghujani mereka.”
Dari perspektif hukum internasional, apa yang telah terjadi tidak dapat dipahami sebagai pelanggaran sederhana terhadap hukum perang. Hal ini sepenuhnya masuk dalam kategori pelanggaran berat yang telah didefinisikan dan dikutuk oleh keadilan pidana internasional selama beberapa dekade. Perang, bahkan dalam bentuknya yang paling keras, bukanlah wilayah tanpa hukum. Aturan-aturan yang mengatur konflik bersenjata ada justru untuk melindungi warga sipil dari kengeriannya, dan ketika aturan-aturan itu dilanggar, tanggung jawab tidak lenyap dalam kabut pertempuran.
Pondasi hukum pidana internasional modern diletakkan pasca Perang Dunia II dalam Tribunal Militer Internasional di Nuremberg dan Tokyo. Di sana, komunitas internasional menegaskan sebuah prinsip yang sejak itu menjadi batu penjuru keadilan: mereka yang memegang komando kekuatan militer tidak dapat menghindar dari tanggung jawab dengan klaim bahwa mereka hanya menjalankan perintah. Otoritas membawa serta kewajiban pertanggungjawaban yang menyertainya.
Prinsip ini berulang kali ditegaskan kembali dalam tribunal internasional berikutnya. Di International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, dalam kasus *Prosecutor v. Tihomir Blaskic*, majelis hakim menyatakan bahwa penghancaran secara sengaja terhadap institusi pendidikan dan agama selama konflik bersenjata merupakan sebuah kejahatan perang.
Dalam mengkaji kekejaman yang dilakukan di desa Ahmici, tribunal menyimpulkan bahwa penghancuran masjid dan sekolah desa tersebut bukanlah hasil dari kekacauan medan tempur, melainkan bagian dari kampanye terukur yang dirancang untuk meneror populasi sipil.
Komandan tersebut dianggap bertanggung jawab karena telah memerintahkan kejahatan atau gagal mencegahnya.
Demikian pula, Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda, dalam kasus seperti *Prosecutor v Jean-Paul Akayesu*, menunjukkan bahwa serangan terhadap tempat-tempat perlindungan sipil, termasuk sekolah dan gereja, merupakan pelanggaran berat hukum humaniter internasional. Mereka yang berlindung di tempat seperti itu, terutamanya anak-anak, berstatus *hors de combat*, berada di luar lingkup pertempuran, dan berhak atas perlindungan mutlak.
Prinsip-prinsip ini dikodifikasi dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional. Pasal 8(2)(b)(ix) mendefinisikan sebagai kejahatan perang serangan yang secara sengaja diarahkan pada bangunan yang diperuntukkan bagi pendidikan, asalkan bukan merupakan sasaran militer. Aturan ini mencerminkan prinsip dasar pembedaan dan proporsionalitas yang tertanam dalam Konvensi Jenewa beserta Protokol Tambahannya: perang dilancarkan terhadap kombatan, bukan terhadap ruang kelas, rumah sakit, atau rumah.
Dalam kasus Sekolah Shajareh-Tayyebeh di Minab, pertanyaan hukumnya tragisnya sangat jelas. Sebuah misil yang dirancang untuk presisi menghantam gedung sekolah tepat pada momen ketika anak-anak berada di dalamnya. Hasilnya bukanlah kerusakan kolateral melainkan sebuah bencana kemanusiaan — lebih dari 100 anak yang suaranya tak akan pernah lagi terdengar di ruang kelas mereka.
Namun, hukum internasional tidak berhenti pada mengidentifikasi tindakan fisik. Ia juga mengkaji rantai komando yang memungkinkan tindakan semacam itu terjadi. Dalam struktur angkatan bersenjata AS, otoritas tertinggi atas operasi militer berada di tangan presiden selaku panglima tertinggi. Trump berdiri di puncak rantai komando tersebut dan memikul tanggung jawab politik serta militer ultim atas inisiasi dan pelaksanaan operasi militer.
Tepat di bawahnya dalam struktur itu berdiri Hegseth, yang, sebagai “sekretaris perang”, merupakan otoritas sipil tertinggi di dalam “Departemen Perang”, yang bertanggung jawab atas perencanaan dan eksekusi operasi militer melalui hierarki komando angkatan bersenjata.
Pernyataan publiknya sendiri mencerminkan sikap yang tidak menyesal atas pelanggaran, termasuk pernyataannya bahwa tidak akan ada “aturan keterlibatan yang bodoh” dan tidak ada perang yang “politis benar”.
Dalam hukum pidana internasional, jabatan-jabatan ini bukan sekadar posisi politik; ia membawa kewajiban hukum. Doktrin tanggung jawab komando menetapkan bahwa komandan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana ketika mereka memerintahkan kejahatan dan ketika mereka mengetahui, atau seharusnya mengetahui, bahwa kejahatan tersebut sedang dilakukan namun gagal mencegahnya.
Pengalaman peradilan pidana internasional mengungkapkan sebuah kebenaran yang berulang. Ketika sekolah, rumah, dan rumah sakit berulang kali diserang, serangan-serangan seperti itu jarang merupakan insiden yang terisolasi. Ia membentuk bagian dari strategi yang lebih luas — sebuah serangan terhadap tenun kehidupan sehari-hari yang dirancang untuk menghancurkan semangat suatu bangsa.
Sejarah mengingat pola-pola semacam itu, sebagaimana ia mengingat nama-nama mereka yang menderita karenanya.
Di Iran selatan, ada sebuah pepatah: “Tidak ada *lenj* yang pecah dalam badai yang pernah benar-benar hilang; laut pada akhirnya mengembalikan serpihannya ke pantai.” Kenangan akan keadilan bekerja dengan cara yang serupa. Nama-nama anak Minab pun, suatu hari nanti, akan mencapai pantai itu.
Bangsa Iran tidak akan gentar dalam membela negaranya maupun dalam menuntut keadilan atas darah rakyatnya.
Pandangan yang diutarakan dalam artikel ini adalah milik penulis sendiri dan tidak serta merta mencerminkan sikap editorial Al Jazeera.