Yerusalem Timur yang Diduduki – Basema Dabash meneteskan air mata setiap hari mengenang rumah yang ia dan suaminya, Raed, terpaksa robohkan sendiri di Sur Baher, sebelah selatan Yerusalem Timur yang diduduki.
Bertahun-tahun pasangan ini hidup dalam bayang-bayang kehilangan rumah, semenjak otoritas Israel mengeluarkan perintah pembongkaran pada 2014. Pada Januari tahun ini, pemberitahuan penggusuran akhirnya tiba. Lalu, pada 12 Februari, keluarga itu dipaksa merobohkan rumah mereka sendiri. Jika tidak, mereka akan diwajibkan membayar municapality untuk pelaksanaan pembongkaran tersebut.
Rekomendasi Cerita
list of 3 items
end of list
“Kami terpaksa mulai merobohkan rumah sendiri untuk menghindari biaya pembongkaran dari munisipalitas, yang bisa mencapai 100.000 shekel [AS$32.000],” kata Basema, 51 tahun. “Kami mulai dengan menghancurkan bagian dalam rumah dan mengirim foto ke munisipalitas sebagai bukti kami telah memulai pembongkaran, tetapi mereka malah menuntut agar kami merobohkannya dari bagian luar secepat mungkin.”
Keluarga itu segera menyelesaikan pembongkaran dua rumah yang dihuni delapan orang, termasuk tiga anak. Namun, ini tidak menghapus denda sebesar 45.000 shekel (AS$14.600), yang akan terus dicicil hingga 2029.
‘Pembongkaran mandiri’ menghantui warga Palestina yang tinggal di Yerusalem Timur, yang telah dikendalikan Israel sejak 1967 dan digabungkan secara ilegal dengan Yerusalem Barat di bawah satu administrasi yang dikelola Israel.
Pilihan antara membongkar sendiri atau membayar biaya tambahan ke munisipalitas adalah pilihan yang sederhana – sebagian besar warga Palestina tidak mampu membayar jumlah yang selangit itu, dan terpaksa merobohkan rumah mereka sendiri, meski menimbulkan kesedihan mendalam dan dampak psikologis yang berat.
‘Bagaimana kami bisa sampai seperti ini?’
Masalah Basema berawal pada 2014, ketika ia menerima pemberitahuan pelanggaran bangunan dari munisipalitas Israel di Yerusalem untuk bangunan yang ia dan suaminya tempati bersama putra mereka yang telah menikah, Mohammed, dan keluarganya. Saat itu mereka mengajukan banding ke pengadilan Israel untuk mencoba membekukan perintah pembongkaran.
Selama lebih dari satu dekade, keluarga itu dipaksa membayar denda yang menumpuk demi mempertahankan rumah mereka. Lalu, pada 28 Januari, mereka menerima pemberitahuan penggusuran, yang memberi tenggat waktu untuk mengosongkan dan merobohkan rumah.
Rumah yang ditetapkan untuk dibongkar seluas 45 meter persegi (485 kaki persegi), merupakan perluasan yang Basema tambahkan ke rumah eksistingnya yang juga 45 meter persegi. Ia juga membangun tempat tinggal berukuran serupa untuk putranya yang menikah di atas perluasan tersebut. Perintah pembongkaran menyasar baik bagian perluasan maupun tempat tinggal putranya.
Keluarga Dabash beberapa kali berusaha mengurus izin bangunan untuk rumah tersebut, namun permohonan mereka selalu ditolak oleh Israel. Meski demikian, munisipalitas tetap mendenda warga Palestina dan merobohkan rumah mereka dengan dalih tidak memiliki izin.
“Kami memilih merobohkan rumah kami sendiri bukan hanya untuk menghindari denda, tapi juga karena kru munisipal tidak menunjukkan belas kasihan kepada apa pun di sekitar rumah dan sengaja merusak seluruh area dengan dalih pembongkaran, mematahkan pohon dan menyebabkan kerusakan luas yang sebenarnya tidak perlu terjadi,” ujar Basema.
Basema, bersama suami dan salah satu putranya, Abdelaziz, kini tinggal di sisa rumah mereka yang masih berdiri. Mohammed juga pindah bersama mereka, sementara istri dan anak-anaknya tinggal di rumah keluarga sang istri. Pembongkaran itu dengan demikian telah memisahkan keluarga putranya, yang hingga kini belum juga menemukan rumah kecil untuk disewa akibat tingginya biaya perumahan.
Keluarga itu juga mengeluarkan biaya besar untuk membongkar puing dan mendesain ulang bagian rumah yang lebih tua agar muat untuk semua, belum lagi beban psikologis yang sangat berat.
“Saya berdiri untuk mencuci piring dan mendapati air mata saya menetes sendiri. Bagaimana kami bisa sampai seperti ini? Mengapa kami harus mengalami ketidakadilan ini? Rumah menjadi sempit dan hampir tidak muat untuk kami. Cucu-cucu saya berkunjung lalu menangis pilu saat harus pergi ke rumah kakek mereka karena kami tidak punya ruang,” kata Basema dengan sedih.
Pembongkaran yang Meningkat
Seiring perluasan permukiman ilegal Israel di Yerusalem Timur dan Tepi Barat yang diduduki, di mana izin bangunan mudah diperoleh, warga Palestina menyebut standar ganda ini sangat jelas.
Human Rights Watch menemukan bahwa otoritas Israel membuatnya “hampir mustahil bagi warga Palestina untuk mendapatkan izin bangunan”, dan organisasi hak asasi manusia Israel B’Tselem menyatakan kebijakan perencanaan di Yerusalem Timur membuatnya “sangat sulit bagi penduduk untuk memperoleh izin bangunan”.
Marouf al-Rifai, juru bicara Gubernur Yerusalem Otoritas Palestina, kepada Al Jazeera menyebutkan ada 15 pembongkaran mandiri yang dilakukan pada Februari lalu, lima pada Januari, dan 104 pada Desember.
Pembongkaran secara umum meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi setelah Oktober 2023, ketika perang genosida Israel di Gaza dimulai. Al-Rifai menyatakan 400 pembongkaran dilakukan pada 2025 di Yerusalem Timur dan sekitarnya, baik oleh kru munisipal maupun oleh pemilik rumah sendiri. Sebelumnya, jumlah pembongkaran maksimal mencapai 180 per tahun.
Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan bahwa pembongkaran pada 2025 mengakibatkan pengusiran 1.500 warga Palestina.
“Bahkan metode pelaksanaan pembongkaran berubah setelah perang di Gaza,” kata al-Rifai. “Sebelumnya, pembongkaran hanya dilakukan setelah semua jalur hukum habis dan penduduk diberi kesempatan untuk naik banding ke pengadilan serta membekukan pembongkaran.”
Tapi otoritas Israel mengambil posisi yang lebih menghukum semenjak kebijakan pembongkaran berada di bawah pengaruh Menteri Keamanan Nasional Israel sayap kanan jauh, Itamar Ben-Gvir, yang mulai mendorong agar buldoser tentara Israel melakukan pembongkaran tanpa bahkan memberi pemberitahuan kepada pemilik rumah, tutur al-Rifai.
Selain itu, kata pejabat Otoritas Palestina itu, pemberitahuan pembongkaran untuk rumah warga Palestina di Yerusalem meningkat dari 25.000 sebelum perang menjadi 35.000. Kota Silwan saja telah menerima 7.000 pemberitahuan pembongkaran sejak 1967.
Fakhri Abu Diab, anggota Komite Pertahanan Lingkungan al-Bustan di Yerusalem Timur, kepada Al Jazeera mengatakan pembongkaran mandiri merupakan hukuman dan penderitaan ganda bagi pemilik rumah setelah usaha dan kesulitan yang dialami dalam membangun rumah tersebut.
“Tujuan Israel adalah untuk mematahkan moral warga Palestina dan mencucikan otak mereka agar menjadi alat untuk melaksanakan rencananya merobohkan rumah-rumah.”
“Ketika kita merobohkan rumah sendiri, rasanya seperti menghancurkan bagian dari tubuh kita sendiri,” jelasnya.
Israel hanya dapat meruntuhkan sejumlah terbatas rumah warga Palestina setiap tahunnya akibat kendala logistik, finansial, dan anggaran. Aksi perobohan oleh warga Palestina sendiri melipatgandakan jumlah rumah yang dihancurkan, sehingga mengubah korban menjadi ‘kontraktor perobohan’, menurut istilahnya.
“Saya menolak merobohkan rumah saya sendiri karena dampak buruk yang harus saya dan keluarga tanggung seumur hidup. Akhirnya, buldoser Israel yang meruntuhkannya. Andai saya yang melakukann, itu akan menjadi mimpi buruk yang terus menghantuiku.”
Saqr Qunbur menyatakan telah menerima total denda sebesar $26.000 karena membangun rumahnya, sehingga tak mampu membayar biaya kru Israel untuk merobohkannya.
**Tidak Ada Alternatif**
Namun, biaya perobohan yang dilakukan kru munisiipal Israel berkisar antara 80.000 hingga 120.000 shekel ($26.000-$39.000).
Saqr Qunbur tidak mampu membayarnya, dan terpaksa pada 26 Desember merobohkan rumahnya seluas 100 meter persegi di Jabal al-Mukabber dengan alasan tidak memiliki izin. Ia membangunnya pada 2013 dan langsung mendapat surat pelanggaran bangunan.
Saqr memberitahu Al Jazeera bahwa ia pernah menempati rumah itu bersama istri dan anaknya yang berusia empat tahun. Sejak membangun rumah tersebut, ia telah menerima total denda 80.000 shekel ($26.000) yang masih ia cicil meski rumahnya telah hancur.
Setelah dipaksa merobohkan rumahnya, Saqr tak memiliki tempat tinggal. Seorang tetangga kemudian memberikannya sebuah ruang lapuk untuk ditempati sementara hingga ia menemukan tempat sewa.
“Anak saya mengalami tekanan psikologis sejak kami merobohkan rumah. Setiap hari ia bertanya mengapa saya menghancurkannya, dan saya bingung menjawab. Saya katakan agar bisa membangunkan rumah yang lebih baik, namun dalam hati saya tahu bahkan menyewa tempat yang layak pun tak akan mampu,” ujarnya dengan kepedihan.
Saqr memilih merobohkan rumahnya sendiri setelah seorang perwira Israel mengancam, “Robohkan, atau saya runtuhkan di atas kepalamu”. Ia juga ingin menghindari penghinaan yang menyertai perobohan oleh Israel, di mana polisi terkadang menembakkan amunisi hidup dan gas air mata kepada anggota keluarga serta melakukan penganiayaan, seperti didokumentasikan kelompok HAM.
“Saya mengidap diabetes dan tekanan darah tinggi setelah rumah dirobohkan. Kata dokter, itu akibat kemarahan dan kesedihan. Ini adalah okupasi yang ingin mengusir kami dari tanah kami, sementara kami ingin bertahan,” tutupnya.