Selat Hormuz sekarang tertutup secara efektif. Sejak konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran dimulai pada 28 Februari 2026, lalu lintas kapal tanker minyak melalui jalur pelayaran minyak paling penting di dunia itu anjlok, turun lebih dari 90%.
Iran mengancam akan menghancurkan kapal apa saja, termasuk kapal tanker, yang melintasi selat itu dari depot minyak di Teluk Persia ke Laut Arab dan dunia lainnya. Perusahaan asuransi kapal sedang memutuskan apakah akan memberikan perlindungan untuk setiap kapal secara individual. Badan internasional yang membuat aturan pelayaran telah memberi tahu awak kapal bahwa mereka berhak menolak untuk berlayar ke area itu.
Per 6 Maret, lebih dari 400 kapal tanker terhenti di Teluk Persia, tanpa ijin dari pemiliknya untuk bergerak.
Tapi beberapa kapal masih melintasi selat itu. Sebagian besar kapal yang masih bergerak adalah yang beroperasi di luar aturan.
Di kalangan pelayaran, kapal-kapal ini disebut "armada bayangan". Mereka adalah kapal yang mengabaikan larangan perdagangan internasional dengan negara tertentu, melanggar aturan anti-polusi, menyelundupkan barang, atau tidak ingin muatan dan aktivitasnya dipantau terlalu ketat.
Mereka tetap ada, meski dunia dipenuhi pelacakan elektronik, karena samudera di dunia tidak diatur seperti daratan. Di laut, sistem yang mengatur pelayaran internasional pada dasarnya bersifat sukarela.
Lautan berjalan atas dasar kepercayaan
Pelacakan kapal adalah sukarela. Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut – ditandatangani 167 negara – mewajibkan hampir semua kapal komersial membawa pemancar radio yang menyiarkan identitas, posisi, kecepatan, dan arah kapal.
Tapi tidak ada mekanisme fisik yang mencegah awak kapal mematikan pemancar itu atau menyiarkan posisi palsu. Ketika sebuah kapal mematikan pemancarnya, ia langsung menghilang dari peta. Setiap peta.
Yurisdiksi nasional adalah masalah pilihan, bukan hukum. Setiap kapal berlayar di bawah bendera suatu negara, dan negara itu teorinya bertanggung jawab. Tapi dalam praktek, pendaftaran kapal di suatu negara adalah transaksi komersial. Sistem ini membuka celah bagi yang ingin menghindari aturan.
Kapal milik perusahaan bayangan di Uni Emirat Arab bisa mendaftar di bawah bendera Kamerun, Palau, atau Liberia, atau negara lain yang mungkin tidak punya sumber daya untuk inspeksi nyata. Bahkan Mongolia yang terkunci daratan punya registrasi kapal laut.
Lalu ada asuransi, yang paling mendekati mekanisme penegakan nyata dalam sistem maritim. Kapal tanpa asuransi tidak bisa mudah masuk pelabuhan besar atau dapat kontrak muatan dari perusahaan terkemuka. Tapi perusahaan bisa menghindari aturan ini juga. Dua pertiga kapal yang membawa minyak Rusia dilaporkan punya penyedia asuransi "tidak diketahui", artinya tidak ada yang tahu siapa yang akan menanggung biaya jika terjadi tumpahan minyak.
Apa akibatnya memilih keluar dari sistem
Hasil dari sistem sukarela ini bisa aneh. Pada Desember 2025, Amerika Serikat menyita kapal tanker bernama Skipper yang mengibarkan bendera Guyana – padahal negara itu tidak pernah mendaftarkannya. Kapal itu, secara hukum, tidak punya negara.
Kapal lain, Arcusat, bahkan lebih jauh. Laporan investigasi menemukan bahwa kapal itu mengubah nomor identifikasi organisasi maritim internasionalnya, yang unik untuk setiap kapal. Ini seperti menghapus nomor rangka pada mobil.
Sekarang gabungkan teknik-teknik ini. Sebuah entitas membeli kapal tanker tua yang seharusnya akan dibesituakan. Mereka mendaftarkan kapal melalui perusahaan bayangan, membayar untuk bendera yang mudah, membawa asuransi yang tidak jelas, dan mematikan pemancarnya saat mendekati perairan sensitif.
Kapal itu memuat minyak yang disanksi melalui transfer antar kapal di tengah laut dan mengirimkan muatannya ke pembeli yang tidak banyak bertanya. Menurut firma intelijen maritim Windward, kira-kira 1.100 kapal armada gelap telah teridentifikasi secara global, sekitar 17-18% dari semua kapal tanker pengangkut minyak.
Mengapa ini penting sekarang
Armada gelap muncul bukan karena sistem maritim rusak. Tapi karena sistem ini dibangun atas partisipasi sukarela.
Selama puluhan tahun, sistem ini bekerja bukan karena memaksa kepatuhan, tapi karena memilih keluar lebih mahal daripada memilih masuk.
Yang berubah adalah sanksi internasional membuat kepatuhan menjadi sangat mahal dan berisiko politik bagi beberapa negara. Ternyata, sistem yang dibangun atas partisipasi sukarela, bisa ditinggalkan secara sukarela juga.
Jika ekonomi nasional bergantung pada ekspor minyak, dan sistem kepatuhan mencegah ekspor itu, maka dibangunlah sistem paralel. Iran mulai melakukannya pada 2018. Rusia memperluas sistem itu pada 2022 setelah invasi ke Ukraina.
Sekarang, dengan Selat Hormuz tertutup untuk perdagangan maritim yang legal, satu-satunya kapal yang masih bergerak adalah yang mengabaikan aturan.
Tapi keberadaan armada gelap bukan berarti aturan laut telah gagal. Ini justru menunjukkan sifat aturan itu dari dulu. Minyak ilegal adalah satu-satunya minyak yang bergerak dalam krisis. Menurut saya, ini memberi pesan bagi yang masih mengikuti aturan: Memilih keluar mungkin bisa menjadi pilihan.
Pendapat dan pandangan ini adalah milik penulis sendiri dan tidak mewakili Departemen Angkatan Laut atau US Naval War College.
Charles Edward Gehrke, Wakil Direktur Divisi Desain dan Pertimbangan Permainan Perang, US Naval War College.
Artikel ini diterbitkan ulang dari The Conversation di bawah lisensi Creative Commons. Baca artikel aslinya.