Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghadapi krisis likuiditas yang semakin dalam. Sekretaris Jenderal António Guterres telah memperingatkan tentang "runtuhnya keuangan yang akan segera terjadi" karena badan internasional ini berhadapan dengan utang yang belum dibayar sebesar $1,6 miliar dan miliaran lebih tunggakan penjaga perdamaian. PBB tidak akan tutup, tapi kemampuannya untuk beroperasi dan mengkoordinasi aksi global akan berkurang.
Karena PBB pasti akan mengurangi dukungannya untuk pembangunan berkelanjutan, Asia harus menemukan sumber modal pengganti. Jawabannya harus datang dari mereka yang punya uang: orang kaya di wilayah ini, dan perusahaan-perusahaannya.
Keluarga kaya dan miliader Asia tidak bisa lagi memberi sumbangan sendiri-sendiri. Terlalu lama, mereka lebih memilih donasi langsung dan terpisah yang memberi kontrol penuh, tapi membatasi dampaknya. Filantropi korporat telah membangun jaringan efisien yang memindahkan modal dengan cepat; sebaliknya, pemberian sumbangan oleh keluarga sering dipandu oleh norma budaya, hubungan komunitas, atau kepentingan bisnis, dengan keputusan dibuat sendiri-sendiri.
Tradisi ini punya nilai, tapi terbatas dalam menangani tantangan kompleks yang sistemik. Kedermawanan yang terpecah-pecah tidak akan menutup celah pembiayaan struktural atau mendorong perubahan sistemik. Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan mendesak Asia, keluarga kaya dan bisnis mereka harus menggabungkan sumber daya, berinvestasi bersama dalam solusi yang bisa diperbesar, dan membangun kemitraan yang memberikan dampak jangka panjang yang terukur bagi wilayah ini.
Di beberapa bagian Asia, program yang didukung PBB membantu kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, ketahanan iklim dan respons bencana. Penurunan peran PBB mungkin bertahap, tapi efek turunannya akan segera terasa. Jeda pendanaan akan mengganggu penyampaian program, melemahkan mitra lokal, dan memecah mekanisme koordinasi, seperti gugus tugas imunisasi dan jaringan respons bencana, yang digunakan pemerintah.
Bukan hanya PBB: Semua pihak mengencangkan ikat pinggang. Bantuan pembangunan resmi mungkin turun hingga 17% tahun lalu, menurut Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi. Setiap penarikan dana mengancam akan menghentikan kemajuan di Asia, yang masih menghadapi celah pendanaan tahunan $2,5 triliun untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.
Asia punya uangnya. Milken Institute mencatat bahwa filantropi di wilayah ini berkembang pesat dalam tiga dekade terakhir. Orang kaya Asia mulai mengadopsi model yang lebih formal dan strategis, daripada memberi secara tidak terencana.
Hampir tiga perempat kantor keluarga di Asia-Pasifik sekarang terlibat dalam filantropi, tingkat tertinggi secara global, menurut laporan 2024 dari grup layanan investor IQ-EQ. Beberapa tahun sebelumnya, survei 2020 menunjukkan hanya sekitar setengah dari yayasan keluarga di Asia yang secara formal memasukkan filantropi ke strategi mereka. Ini kemajuan, tapi banyak kegiatan memberi di wilayah ini masih terpecah-pecah, didominasi hibah terpisah daripada pendekatan terintegrasi yang fokus pada hasil untuk tantangan terberat Asia.
Jika Asia ingin mengimbangi berkurangnya peran PBB, modal privatnya tidak boleh tetap terpecah. Masalah Asia bukan kurang uang, tapi tidak adanya struktur yang menyelaraskan pemberian privat.
Kantor keluarga, yayasan, pemerintah, dan perusahaan perlu berhenti bertindak sendiri dan mulai menggabungkan modal mereka untuk menangani masalah lebih besar. Daripada mendanai proyek kecil sendiri-sendiri, mereka harus menyatukan dana mereka untuk prioritas bersama, seperti memperkuat sistem kesehatan atau membangun ketahanan ekonomi, agar risiko finansial menyebar ke banyak mitra, bukan ditanggung satu donor saja. Usaha yang terfragmentasi tidak cukup untuk menutup celah pembiayaan masalah sosial dan lingkungan.
Satu cara maju yang praktis adalah *blended finance*, di mana modal filantropi dan publik menyerap tahap awal proyek yang berisiko tinggi, mengubah profil risiko-imbal hasil agar investor komersial, yang biasanya hati-hati, bisa masuk dalam skala besar. Ini bukan solusi teori: Lebih dari 1.100 transaksi *blended-finance* senilai $213 miliar menunjukkan bahwa struktur katalitis yang dirancang baik bisa membuka modal privat.
Langkah berikutnya adalah mengerahkan modal ini ke proyek berdampak tinggi di seluruh Asia.
Kita perlu mekanisme yang menyelaraskan prioritas, mengkonsolidasikan sumber daya sambil memperkuat, bukan tumpang tindih, peran pemerintah atau lembaga multilateral.
Model baru sudah muncul. Climate Finance Innovation Lab, diluncurkan dengan kemitraan Bank Negara Malaysia, menggabungkan modal publik dan privat untuk mendanai transisi nol-bersih Malaysia, termasuk infrastruktur untuk jaringan listrik ASEAN. Dengan menyelaraskan modal privat dan lembaga publik di sekitar prioritas iklim bersama, ini menunjukkan bagaimana struktur terkoordinasi bisa membuka akses ke proyek yang tidak bisa dicapai satu pendana saja.
Ada juga ruang terpercaya di mana pendana dan pemerintah bisa menyelaraskan prioritas. Platform kolaboratif seperti AVPN Global Conference bisa memobilisasi pendana, mendukung kreasi bersama dan mendorong penyebaran modal terkoordinasi, sambil menghormati anggaran inti PBB dan tanggung jawab pemerintah.
Ketika lembaga publik global di bawah tekanan, respons kolektif kita yang akan menentukan apakah kemajuan akan terjaga atau hilang.
Miliarder, kantor keluarga, dan korporasi perlu maju. Mereka perlu mengkomitkan modal ke dana berfokus SDG, mengambil posisi *first-loss* dalam kendaraan *blended finance*, dan bermitra dengan pemerintah serta lembaga publik untuk mempersempit celah pendanaan Asia.
Bagaimana Asia merespons krisis likuiditas PBB akan menguji apakah miliardernya siap mengambil peran kepemimpinan dalam masa depan wilayah ini. Asia punya sumber daya cukup, dan mekanisme untuk memanfaatkannya. Yang kurang adalah tekad untuk menghadapi tantangan itu.