Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran pendidikan. Hal ini menanggapi narasi publik yang menyebut program ini menyerap porsi besar anggaran untuk pendidikan dan kesehatan.
Staf Ahli di Kantor Komunikasi Pemerintah, Hariqo Wibawa Satria, menjelaskan dalam podcast bersama ANTARA, Kamis, bahwa anggaran pendidikan di tahun 2026 mencapai Rp769,8 triliun.
Alokasi tersebut termasuk Rp223,5 triliun untuk Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengelola program MBG.
“Gizi adalah fondasi belajar. Program MBG tidak mengurangi sektor pendidikan, tetapi memastikan anggaran pendidikan yang besar tidak terbuang karena siswa siap belajar,” kata Satria.
Dia menekankan bahwa MBG tidak terpisah dari sistem pendidikan karena gizi yang baik membentuk dasar bagi proses belajar siswa.
Selain itu, beberapa program pendidikan lain juga tidak mengalami pengurangan anggaran, bahkan ada yang meningkat, seperti tunjangan guru dan bantuan pendidikan.
“Dokumen (yang beredar di publik) sebenarnya menunjukkan klasifikasi fungsi atau komponen anggaran dalam anggaran pendidikan, bukan pemotongan anggaran pendidikan,” jelasnya.
Selain menyediakan makan, program MBG diharapkan menjadi fondasi untuk pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.
Data pemerintah menunjukkan 96 persen masyarakat Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah, 66 persen anak memiliki kebiasaan makan buruk, dan 65 persen anak tidak sarapan sebelum berangkat sekolah.
“Ditambah lagi, 32 persen remaja putri mengalami anemia dan 21 persen balita menderita stunting,” tambahnya.
Oleh karena itu, Satria mengatakan program makan gratis ini juga bertujuan membangun budaya baru kebiasaan makan sehat dan kesadaran gizi sejak usia sekolah.
Berita terkait: Menteri soroti program MBG untuk gizi dan pendidikan karakter
Berita terkait: Studi BRIN proyeksikan peningkatan PDB dari program makan gratis
Penerjemah: Lintang, Kenzu
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2026