BGN Pastikan 93 Persen Anggaran Tersalur ke Dapur MBG Daerah

Bogor, Jawa Barat (ANTARA) – Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan bahwa 93 persen anggaran program gizi nasional didistribusikan langsung ke daerah melalui unit layanan di seluruh Indonesia.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam konferensi pers pada Sabtu menjelaskan bahwa dana BGN untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 mencapai Rp268 triliun (US$15,5 miliar), dengan dana cadangan sekitar Rp67 triliun (US$3,8 miliar).

“Sekitar 93 persen dari Rp268 triliun itu digunakan untuk bantuan pemerintah untuk makanan bergizi. Oleh karena itu, hampir Rp240 triliun (US$13,9 miliar) dipakai untuk intervensi pemerintah,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa anggaran tersebut disalurkan langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening setiap Unit Pelayanan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di seluruh Indonesia untuk memastikan pelaksanaan program yang lebih cepat dan terarah.

Skema penyaluran langsung ini memastikan manfaat program tidak hanya dirasakan pemerintah pusat, tapi sampai langsung ke masyarakat dan mendongkrak aktivitas ekonomi daerah melalui pengadaan pangan dan operasional layanan.

Hindayana menyampaikan bahwa komponen utama pendanaannya meliputi persediaan makanan, biaya operasional, dan insentif bagi pelaksana. Porsi terbesar dialokasikan untuk persediaan makanan untuk menjamin kualitas dan kecukupan gizi bagi penerima manfaat.

Dia menambahkan, memprioritaskan sumber daya lokal adalah salah satu prinsip kunci program ini, sehingga manfaat ekonominya langsung dirasakan pelaku usaha setempat, termasuk petani, pemasok makanan, dan usaha kecil.

Program MBG merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk membangun sumber daya manusia melalui intervensi gizi sejak usia dini hingga usia sekolah.

BGN menargetkan layanan makanan bergizi menjangkau ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan pelajar, dengan pelaksanaan bertahap melalui jaringan SPPG di berbagai daerah.

MEMBACA  RUPST MNCN Putuskan Tidak Bagikan Dividen, Fokus pada Penguatan Modal dan Ekspansi Digital

Hindayana mencatat bahwa evaluasi kualitas layanan rutin dilakukan untuk memastikan standar keamanan pangan dan mutu gizi terjaga, sekaligus memastikan program berjalan efektif sesuai tujuan pembangunan manusia Indonesia.

Berita terkait: BGN menangguhkan 47 dapur makanan gratis karena kualitas makanan dibawah standar

Berita terkait: Tidak ada pengalihan anggaran pendidikan untuk program makanan gratis: Pemerintah RI

Penerjemah: M Fikri Setiawan, Resinta Sulistiyandari
Editor: Arie Novarina
Hak Cipta © ANTARA 2026

Tinggalkan komentar