Jakarta, VIVA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa kebijakan pemberian insentif untuk fasilitas SPPG adalah skema strategi yang efisien dan punya risiko kecil untuk negara. Menurutnya, ini bukanlah suatu bentuk pemborosan.
Dia menambahkan ada beberapa prinsip dasar dalam skema kemitraan ini. Pertama, insentif sebesar Rp6 juta per hari bukan berasal dari APBN, tapi bagian dari mekanisme pembayaran layanan untuk SPPG yang sudah berjalan. Semua proses pembangunan fisik dilakukan dengan investasi mandiri oleh mitra.
Selanjutnya, semua risiko ditanggung sepenuhnya oleh mitra, mulai dari risiko pembangunan, operasional, evaluasi, hingga risiko bencana alam.
Sebagai contoh, saat satu SPPG di Aceh terkena banjir dan rusak, kerugiannya sepenuhnya jadi tanggung jawab mitra dan bukan BGN. Mitra wajib membangun kembali tanpa tambahan beban untuk anggaran negara.
“Seperti di Aceh ketika SPPG tersapu banjir, maka yang rugi adalah mitra, bukan BGN. Mereka harus bangun lagi. Jadi kita memindahkan risiko total ke mitra. Makanya saya bilang Rp6 juta itu sangat efisien karena BGN tidak mengeluarkan satu rupiah pun untuk pemeliharaan atau perbaikan,” jelas Dadan dalam keterangan tertulis, Jumat, 27 Februari 2026.
Dadan mengatakan pembangunan oleh mitra pasti lebih efisien karena tidak mungkin mereka melakukan mark-up untuk diri sendiri. Mitra akan membangun fasilitas seoptimal mungkin sesuai kebutuhan layanan.
Salah satu contohnya adalah pembangunan SPPG oleh Persatuan Islam (Persis) yang dinilai sangat bagus dengan nilai investasi sekitar Rp3 miliar.
“Saya lihat kemarin SPPG yang dibangun Pondok Pesantren Persatuan Islam (Persis) itu sangat bagus sekali, dibangun dengan dana tiga miliar. Saya yakin kalau dibangun dengan dana APBN, nilainya bisa Rp6 miliar. Jadi kita sudah 50 persen lebih efisien,” ungkap Dadan.
Kemudian, aspek yang dinilai paling strategis adalah keunggulan dalam kecepatan waktu. Melalui skema kemitraan, bangunan yang representatif bisa selesai dalam waktu sekitar dua bulan.
“Bangunan semewah milik Persis, Polri, atau tempat lain yang mewah-mewah itu bisa dibangun dalam dua bulan, selesai. Kalau pakai APBN gimana? Pertama, harus tunjuk konsultan dulu. Konsultan perencanaan butuh berapa bulan? Dua bulan. Lalu berkirim surat ke Pemda untuk pinjam pakai tanah, berapa bulan? Satu bulan. Sudah dapat tanahnya, pas disurvei ternyata tidak cocok, harus geser. Saat mau geser, minta izin ke Kementerian Keuangan dulu, satu bulan lagi. Semua selesai, lalu apa? Tender. Tender butuh berapa lama? 45 hari. Sementara mitra yang bangun, dalam 45 hari itu sudah selesai,” tegas Dadan.