loading…
Webinar dengan judul Sosialisasi Percepatan Belanja BLUD lewat Lokapasar Mitra LKPP RI. FOTO/dok.SindoNews
JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong percepatan digitalisasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan memanfaatkan Lokapasar Mitra LKPP RI. Usaha ini merupakan bagian dari transformasi digital pengelolaan keuangan negara untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas belanja di sektor layanan publik.
“BLUD memiliki karakteristik pengelolaan yang fleksibel, sehingga butuh proses pengadaan yang cepat namun tetap tertib dalam administrasi. Pemanfaatan Lokapasar Mitra LKPP RI menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan belanja BLUD dilakukan secara transparan, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Direktur BLUD dan Barang Milik Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Yudia Ramli, dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.
Pernyataan itu disampaikan dalam webinar bertajuk “Sosialisasi Percepatan Belanja BLUD melalui Lokapasar Mitra LKPP RI”. Kegiatan ini diikuti hampir 1.000 peserta dari berbagai unit kerja BLUD di seluruh Indonesia, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Puskesmas, satuan pendidikan, serta melibatkan pemangku kepentingan pengadaan dari pemerintah pusat dan daerah.
Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah jadi agenda strategis pemerintah, mengingat BLUD memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan yang membutuhkan proses pengadaan yang cepat, mudah, dan tetap akuntabel. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada tantangan seperti kurangnya pemahaman regulasi, adaptasi sistem, serta optimalisasi pemanfaatan lokapasar dalam proses belanja BLUD.
Kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada RSUD, Puskesmas, sekolah, dan unit BLUD lain tentang mekanisme pengadaan melalui Lokapasar Mitra LKPP RI yang terintegrasi dalam ekosistem INAPROC. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong implementasi digitalisasi pengadaan barang/jasa BLUD yang lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel, serta mendukung percepatan realisasi anggaran BLUD, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan.