loading…
Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menjadi nara sumber dalam Lokakarya Penulisan Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) bersama Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) di Papua, Rabu (25/2/2026). Foto: Ist
JAKARTA – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan lagi komitmennya untuk mengawal kebijakan publik yang berbasis pada bukti. Salah satu caranya adalah dengan memperkuat peran analis kebijakan sebagai pemikir (think tank) di daerah.
Penegasan ini disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat jadi pembicara dalam Lokakarya Penulisan Rekomendasi Kebijakan (Policy Brief) bersama Program SKALA di Papua, Rabu, 25 Februari 2026.
Baca juga: Kemendagri Perkuat Kapasitas ASN Menulis Artikel Kebijakan Publik
Yusharto menekankan pentingnya menganalisis dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Selain itu, pemerintah daerah juga harus bisa menyusun kebijakan yang bersifat antisipatif, terutama dalam hal inovasi dan tata kelola pemerintahan. Tujuannya untuk menciptakan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah.
“Untuk menjalankan tugas-tugas itu, BSKDN yang dulu Litbang punya beberapa alat yang kami dapat dari data primer hasil pengukuran berbagai indeks yang kita punya,” kata Yusharto, Kamis (26/2/2026).