Jakarta (ANTARA) – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berencana memohon kesediaan Presiden Prabowo Subianto untuk bertemu dengan para kepala daerah yang masih tergolong tertinggal.
Menteri Desa Yandri Susanto menyatakan setuju dengan pertemuan tersebut usai adanya usulan dari Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu dalam rapat koordinasi di Jakarta, Rabu.
“Menurut saya usulan ini penting, karena mencerminkan aspirasi daerah. Kami akan berupaya memfasilitasi pertemuan mereka dengan Bapak Presiden,” katanya kepada media usai acara.
Susanto mencatat bahwa waktunya masih tergantung pada Presiden, namun para pemimpin daerah harus menyiapkan rekomendasi yang jelas. Menteri yakin forum ini akan memungkinkan para kepala daerah memberikan penjelasan langsung kepada presiden tentang kondisi di lapangan.
Menteri mengkonfirmasi bahwa banyak daerah masih kekurangan akses listrik, internet, dan pendidikan.
“Warga di daerah seperti itu rata-rata harus berjalan kaki dua kilometer untuk mencapai sekolah. Hal yang sama berlaku untuk pusat perbelanjaan atau pasar, yang biasanya berjarak sekitar sembilan kilometer,” ujarnya.
Dirjen Samsul Widodo menambahkan bahwa terdapat 30 daerah yang masih tergolong tertinggal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029.
Daerah-daerah itu termasuk kabupaten-kabupaten di Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur, sisanya “berada di Papua, tersebar di provinsi Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah,” jelasnya.
Berita terkait: Desa perlu perkuat kesiapsiagaan bencana di tengah risiko iklim
Berita terkait: Indonesia selesaikan fasilitas untuk 1.000 koperasi desa
Penerjemah: Tri M, Tegar Nurfitra
Editor: Arie Novarina
Hak Cipta © ANTARA 2026