loading…
Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump menandatangani perjanjian perdagangan bersejarah di Washington, D.C., Amerika Serikat, Kamis (19/02/2026). FOTO/BPMI Setpres
JAKARTA – Serikat Perusahaan Pers (SPS) menyatakan rasa khawatir tentang Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang ditandatangani di Washington DC pada 19 Februari 2026. Organisasi perusahaan pers tertua di Indonesia itu menilai perjanjian ini bisa membahayakan kedaulatan digital dan juga kelangsungan hidup industri media nasional.
“Akibatnya akan berpengaruh pada kedaulatan informasi, keberlanjutan jurnalisme nasional, serta keseimbangan demokrasi di Indonesia,” kata Ketua Umum SPS, Januar P. Ruswita dalam pernyataannya, Rabu (25/2/2026).
Baca Juga: Tarif Trump Dibatalkan MA AS, Prabowo: Kita Siap Hadapi Segala Kemungkinan
SPS berpendapat bahwa kesepakatan ini bukan cuma perjanjian dagang biasa, tapi memiliki dampak yang luas terhadap pengelolaan ruang digital nasional. Aturan mengenai perdagangan digital, arus data lintas negara, dan pembatasan kebijakan fiskal dinilai berpotensi membatasi ruang gerak regulasi pemerintah, menghambat kebijakan pajak digital yang adil, dan memperkuat penguasaan perusahaan teknologi global atas penyebaran informasi dan pendapatan dari iklan.
Menurut SPS, selama ini perusahaan pers nasional harus patuh pada peraturan, bayar pajak, dan menjalankan fungsi publik. Sementara itu, platform global menikmati pasar Indonesia tanpa kewajiban yang sama. Situasi ini dianggap menciptakan ketidakadilan struktural yang justru dilegalkan oleh perjanjian internasional.
SPS juga menekankan pasal-pasal dalam Article 3.1, 3.2, dan 3.3 yang dinilai kemungkinan bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Hak Penerbit. Peraturan itu dibuat untuk menciptakan keadilan ekonomi antara platform digital global dan perusahaan pers nasional, termasuk melalui sistem pembagian keuntungan ekonomi yang lebih seimbang.