Pemerintah Singapura Didesak untuk Memberikan Dukungan Pendanaan untuk Transformasi Digital dan Keberlanjutan Bisnis
Pemerintah Singapura telah diminta untuk memberikan dukungan pendanaan agar perusahaan besar dapat melanjutkan program transformasi digital mereka dan bisnis kecil dapat memulai perjalanan keberlanjutan mereka. Tindakan ini diperlukan untuk menjaga kemakmuran negara di tengah situasi global yang semakin tidak pasti, menurut laporan yang dirilis oleh KPMG di Singapura (KPMG) dan Singapore Business Federation (SBF).
Dokumen tersebut merinci rekomendasi tentang apa yang seharusnya termasuk dalam anggaran pemerintah yang akan datang untuk menjaga daya tarik Singapura sebagai tujuan investasi langsung asing menghadapi persaingan yang semakin meningkat dari pusat keuangan lainnya. Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan Lawrence Wong dijadwalkan akan menyampaikan rencana anggaran fiskal negara pada 16 Februari 2024.
Laporan tersebut menyarankan bahwa menganjurkan inovasi, digitalisasi, dan ESG (lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan) akan menempatkan Singapura dalam posisi yang baik untuk menarik modal dan bakat global. Organisasi juga dapat meningkatkan daya saing mereka jika diberikan dukungan untuk melakukan digitalisasi, dekarbonisasi, dan globalisasi.
Langkah-langkah ini akan menjadi bagian penting dalam membantu perusahaan, terutama bisnis kecil, menghadapi peningkatan biaya dan lingkungan bisnis yang menantang dalam ekonomi global yang melambat.
Penelitian menunjukkan bahwa hanya 25% perusahaan di Singapura yang yakin ekonomi akan membaik dalam 12 bulan mendatang, dibandingkan dengan 41% tahun sebelumnya, menurut survei bisnis nasional terbaru dari SBF. Sebanyak 58% perusahaan menyebutkan peningkatan biaya bisnis sebagai tantangan utama, dengan 75% menunjukkan biaya tenaga kerja sebagai kontributor utama. Responden survei menginginkan dukungan lebih dari pemerintah untuk inisiatif ESG mereka, serta adopsi alat AI dan ekspansi global.
Survei SBF, yang mewawancarai 1.056 perusahaan, juga memperkirakan tahun 2024 akan menjadi tahun yang lebih menantang bagi bisnis lokal yang akan menghadapi tantangan di pasar domestik dan internasional.
“Kami merekomendasikan pemerintah memimpin upaya untuk menyederhanakan praktik pengadaan dengan perusahaan kecil yang mungkin sangat bergantung pada proyek pemerintah,” kata KPMG dan SBF dalam pernyataan bersama.
“Lagi pula, untuk mengatasi kendala tenaga kerja, Singapura harus mempertahankan keterbukaannya terhadap tenaga kerja dari luar negeri dan memperkuat kebijakan yang mendorong pengembangan bakat lokal. Tinjauan bersama pemerintah dan swasta mengenai daya saing bisnis diperlukan untuk mengidentifikasi peluang pengurangan biaya seiring dengan transformasi industri.”
Para penulis laporan menyebutkan adanya model dukungan berjenjang untuk memfasilitasi perusahaan dalam rencana transformasi digital, mulai dari dukungan hibah tingkat rendah yang mencakup 20% inisiatif digitalisasi backoffice dan operasional, hingga hibah tingkat atas sebesar 60% dalam dukungan pendanaan untuk adopsi kecerdasan buatan (AI) dan teknologi digital ledger.
Laporan tersebut juga menyarankan agar pemerintah mengevaluasi kembali hibah dan subsidi yang ada, seperti Enterprise Innovation Scheme atau Productivity Solutions Grant, dan memungkinkan perusahaan kecil hanya membayar biaya bersih solusi digital untuk membantu arus kas mereka. Penyedia layanan kemudian dapat mengklaim sisa subsidi langsung dari pemerintah.
Program hibah, menurut laporan tersebut, harus diperluas untuk mencakup proyek digital di mana pekerjaan pengembangan dipimpin dari Singapura, tetapi melibatkan sumber daya dari wilayah lain. Enterprise Development Grant, misalnya, saat ini menyatakan bahwa pekerjaan pengembangan tersebut harus dipenuhi secara lokal. Pembatasan ini dapat menghambat kemajuan karena bisnis mungkin tidak dapat mengakses sumber daya dan keterampilan untuk mendorong pekerjaan dengan tepat waktu.
Selain itu, program hibah universal yang mencakup biaya adopsi AI dan pembelajaran mesin serta peningkatan keterampilan karyawan akan membantu bisnis yang ingin membangun kumpulan data pelatihan dan melakukan analisis dan pengujian data. Perusahaan kecil juga akan menghargai dukungan dalam meningkatkan keterampilan dan pelatihan ulang karyawan dalam teknologi yang muncul, termasuk AI, untuk memperoleh kemampuan yang diperlukan dalam menghadapi ancaman siber baru.
Organisasi juga akan mendapatkan manfaat dari pelatihan ulang yang dapat mendukung perjalanan pengembangan ESG mereka, yang dapat disediakan pemerintah melalui pengurangan pajak yang ditingkatkan untuk program pelatihan yang diakreditasi dan subsidi pajak.
Pemerintah Singapura dapat bekerja sama dengan lembaga sektoral dan asosiasi perdagangan untuk menetapkan peta jalan industri dekarbonisasi dengan tujuan memfasilitasi transisi organisasi ke ekosistem yang lebih hijau.
Misalnya, laporan tersebut merekomendasikan agar inisiatif Enterprise Financing Scheme – Green diperluas untuk meningkatkan pinjaman oleh lembaga keuangan yang memenuhi syarat dan membantu perusahaan kecil memulai perjalanan keberlanjutan mereka.
Laporan tersebut juga menyerukan pendirian platform berbagi data untuk memfasilitasi pertukaran data ESG, seperti emisi gas rumah kaca yang terkait dengan aktivitas tertentu. Proses ini akan memungkinkan bisnis untuk melakukan pemeriksaan data internal atau membuat perkiraan ketika informasi tidak tersedia.
Selanjutnya, Singapura dapat mempertimbangkan untuk mengkalibrasi kebijakan pajak properti untuk menawarkan tarif yang lebih rendah bagi bangunan komersial dan industri yang ramah lingkungan, yang akan mendorong pemilik bangunan untuk memenuhi persyaratan bangunan yang lebih hijau.