Salah satu laboratorium penelitian ilmiah terkemuka pemerintah AS sedang mengambil langkah-langkah yang berpotensi mengusir ilmuwan asing. Peralihan kebijakan ini, menurut para anggota parlemen dan sumber informasi yang berbicara kepada WIRED, dapat mengakibatkan hilangnya keahlian berharga bagi negara serta merusak kredibilitas lembaga tersebut.
Lembaga Nasional untuk Standard dan Teknologi (NIST) berperan dalam menentukan kerangka kerja yang mendasari berbagai hal, mulai dari keamanan siber hingga manufaktur semikonduktor. Beberapa pekerjaan NIST yang mutakhir meliputi penyusunan pedoman untuk mengamankan sistem AI serta mengidentifikasi masalah kesehatan terkait pembersih udara dan sarung tangan pemadam kebakaran. Ribuan pegawai, ilmuwan pascadoktoral, kontraktor, dan peneliti tamu agensi ini direkrut dari berbagai penjuru dunia berkat keahlian khusus mereka.
“Selama berminggu-minggu, rumor mengenai tindakan baru yang drakonian telah menyebar bak api liar, sementara pertanyaan staf saya kepada NIST tidak mendapat jawaban,” tulis Zoe Lofgren, pimpinan Demokrat di Komite Sains, Antariksa, dan Teknologi Dewan Perwakilan Rakyat, dalam sebuah surat yang dikirim kepada direktur pelaksana NIST Craig Burkhardt pada Kamis lalu. April McClain Delaney, sesama anggota Demokrat di komite tersebut, ikut menandatangani pesan itu.
Lofgren menulis bahwa meskipun stafnya mendengar berbagai rumor perubahan, yang telah mereka konfirmasi melalui sumber-sumber anonim adalah bahwa pemerintahan Trump “telah mulai mengambil langkah untuk membatasi kemampuan peneliti kelahiran asing dalam melaksanakan pekerjaan mereka di NIST.”
Surat kongres ini menyusul artikel Boulder Reporting Lab tanggal 12 Februari yang menyatakan bahwa mahasiswa pascasarjana dan peneliti pascadoktoral internasional ke depannya akan dibatasi maksimal tiga tahun di NIST, padahal banyak dari mereka membutuhkan lima hingga tujuh tahun untuk menyelesaikan pekerjaannya.
Seorang pegawai NIST memberitahu WIRED bahwa beberapa rencana untuk membawa pekerja asing melalui Program Penelitian dan Pengalaman Profesional agensi tersebut baru-baru ini dibatalkan karena ketidakpastian apakah mereka akan lolos protokol keamanan baru.
Staf tersebut, yang berbicara dengan kondisi anonim karena tidak berwenang berbicara kepada media, mengatakan bahwa Departemen Perdagangan, yang mengawasi NIST, awalnya mendorong pelarangan semua peneliti asing. Namun, menurut pegawai itu, pimpinan dan staf NIST mengupayakan aturan yang lebih fleksibel yang memungkinkan tim untuk membuktikan perlunya merekrut warga negara asing alih-alih warga AS, serta berpotensi memperpanjang masa kerja mereka melebihi durasi tertentu. Seberapa mudah persetujuan untuk pengecualian semacam itu akan diberikan masih belum jelas.
Pada hari Kamis, Colorado Sun melaporkan bahwa “non-warga negara” kehilangan akses setelah jam kerja ke laboratorium NIST bulan lalu dan mungkin segera dilarang masuk ke fasilitas tersebut sama sekali.
Jennifer Huergo, juru bicara NIST, mengatakan kepada WIRED bahwa perubahan yang diusulkan bertujuan melindungi sains AS dari pencurian dan penyalahgunaan, menggemakan pernyataan serupa yang dikeluarkan pekan ini kepada media lain. Huergo menolak berkomentar tentang siapa yang perlu menyetujui proposal agar dapat disahkan dan kapan keputusan akan dibuat. Juru bicara NIST Rich Press menyatakan bahwa agensi tersebut akan menanggapi surat para anggota parleman “melalui saluran yang tepat.”
Mencegah musuh asing mencuri kekayaan intelektual Amerika yang berharga telah menjadi prioritas bipartisan, dengan NIST termasuk di antara lembaga-lembaga yang dalam tahun-tahun belakangan ini mendapat sorotan Kongres mengenai kecukupan pemeriksaan latar belakang dan kebijakan keamannya. Bulan lalu saja, anggota parleman dari Partai Republik kembali menyerukan pembatasan untuk mencegah warga negara Tiongkok bekerja di atau bersama laboratorium nasional yang dikelola Departemen Energi.
Namun, surat Lofgren berargumen bahwa pembatasan yang diisukan terhadap ilmuwan non-AS di NIST melampaui “batas yang wajar dan tepat untuk melindungi keamanan penelitian.” Surat itu menuntut transparansi mengenai kebijakan baru selambatnya tanggal 26 Februari serta jeda penerapannya “sampai Kongres dapat menimbang apakah perubahan ini sama sekali diperlukan.”