Jakarta (ANTARA) – Kementerian ESDM Indonesia menyatakan bahwa perjanjian dagang energi senilai US$15 miliar dengan Amerika Serikat tidak akan mengganggu upaya mencapai kemandirian energi. Impor ini lebih disebut sebagai langkah penyeimbang tarif, bukan perubahan kebijakan.
Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa komitmen membeli bahan bakar dari AS merupakan bagian dari “Perjanjian Dagang Timbal Balik antara Amerika Serikat dan Republik Indonesia,” yang bertujuan menyeimbangkan tarif bilateral.
“Ini sesuai dengan perjanjian dagang untuk menyeimbangkan tarif antara kedua negara, dan kami setuju untuk membeli bahan bakar dari AS,” ujarnya di Jakarta, Jumat (6/9).
“Namun, itu tidak berarti kami meninggalkan agenda swasembada energi,” tambah Anggia.
Berdasarkan kesepakatan, Indonesia setuju mengimpor produk energi sekitar $15 miliar dari AS, termasuk LPG senilai $3,5 miliar, minyak mentah $4,5 miliar, dan bensin olahan $7 miliar.
Anggia menegaskan rencana Menteri ESDM untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar tertentu — termasuk kebijakan menghentikan impor solar — tetap berjalan.
Perjanjian ini tidak mencakup kewajiban untuk mengimpor solar, jelasnya.
Menurut Kementerian, pengaturan ini bersifat komersial dan tidak secara otomatis mengubah bauran energi domestik, kerangka subsidi, atau strategi jangka panjang sektor energi Indonesia.
“Ini adalah dua hal yang berbeda — perjanjian dagang dan kebijakan kemandirian energi,” kata Anggia.
Berita terkait: Indonesia akan impor 1,4 juta KL minyak dari AS untuk atasi kelangkaan BBM
Selain minyak dan gas, pakta ini juga mencakup kerja sama di bidang mineral kritikal, fokus pada investasi dan integrasi rantai pasok, terutama di kapasitas pengolahan dan pemurnian.
Dokumen tersebut tidak mewajibkan ekspor bahan baku atau menetapkan nilai transaksi spesifik untuk komponen mineral.
“Bagian itu lebih tentang kerjasama investasi, dan rinciannya akan dibahas lebih lanjut,” ujarnya.
Untuk komoditas energi terbarukan seperti bioetanol, Anggia menyatakan belum ada keputusan final mengenai skema perdagangan atau komitmen pasokan ke AS, karena negosiasi masih berlangsung.
“Semua diskusi masih dalam proses. Kami akan menunggu hasil akhir setelah delegasi kembali,” tuturnya.
Dia menambahkan, tidak ada pembicaraan lebih lanjut terkait Freeport Indonesia atau proyek kilang baru dalam negosiasi perdagangan saat ini.
Pemerintah menyatakan akan mengungkapkan detail lengkap perjanjian dan langkah tindak lanjut setelah koordinasi dan negosiasi antarkementerian selesai.
Berita terkait: Indonesia mengincar kesepakatan energi $15,5 miliar dengan AS
Penerjemah: Aria A, Tegar Nurfitra
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2026