Dengarkan artikel ini | 5 menit
Kini, lanskap Yaman tak lagi bisa ditafsirkan semata melalui kacamata politik. Dinamika yang teramati di kegubernuran-kegubernuran selatan Yaman di bawah kendali pemerintah dalam beberapa bulan terakhir jelas menunjukkan bahwa urusan keamanan dan militer telah menjadi faktor penentu yang menggerakkan poros kekuasaan di lapangan. Segala pengaturan pemerintahaan atau politik akan menjadi tak berkelanjutan kecuali isu kontrol keamanan dan penyatuan komando militer dapat diselesaikan.
Retaknya hubungan Saudi-Emirat yang kian mengeras antara dua sekutu yang secara militer, politik, dan ekonomi membentuk selatan Yaman dalam tahun-tahun belakangan juga tak boleh diabaikan, mengingat dampak langsungnya terhadap keseimbangan kekuasaan dan stabilitas.
Selama tahun-tahun berlalu, struktur keamanan yang kompleks telah terbentuk di seantero kegubernuran selatan, terdiri dari unit-unit resmi dan lainnya yang muncul selama perang. Sebagian unit ini terhubung dengan institusi negara, sementara yang lain dibentuk dengan dukungan Emirat, seperti pasukan Dewan Transisi Selatan yang berjumlah puluhan ribu, atau melalui pengaturan lokal yang dibentuk oleh dinamika konflik.
Meski bulan-bulan terakhir ada langkah-langkah merestrukturisasi lanskap ini menyusul kekalahan Dewan Transisi Selatan (DTS), yang mendeklarasikan pembubarannya di Hadhramaut dan al-Mahra pada 3 Januari 2026, kontrol keamanan tetap tidak merata dari satu kegubernuran ke kegubernuran lain. Lebih jauh, formasi keamanan dan militer DTS belum sepenuhnya lenyap; sebagian telah dialihkan penempatannya, sementara nasib yang lain masih belum jelas.
Di Aden, ibu kota sementara, badan-badan keamanan beroperasi dalam struktur yang rumit. Sejumlah unit yang sebelumnya bernaung di bawah DTS menyaksikan personel dan senjatanya menghilang, sementara yang lain berganti nama atau dipindahkan. Namun, jaringan pengaruh yang sudah berakar lama tetap bertahan, dan pengalihan kepemimpinan atau relokasi kamp lebih mencerminkan upaya penyeimbangan ulang kekuasaan ketimbang penyelesaian definitif atas situasi.
Hal yang sama berlaku, dengan tingkat berbeda, di Lahij, Abyan, Dhale, Shabwah, dan Hadhramaut, di mana kemampuan negara untuk menegakkan otoritas efektifnya bervariasi, sebagaimana tingkat koordinasi antara pasukan keamanan resmi dan formasi-formasi yang muncul selama perang.
Isu paling sensitif pada tahap ini adalah integrasi formasi militer dan keamanan ke dalam Kementerian Pertahanan dan Dalam Negeri. Negara berupaya mengakhiri otoritas keamanan paralel, namun prosesnya menghadapi tantangan kompleks, termasuk perbedaan sumber pendanaan bagi beberapa unit, loyalitas politik yang beragam, kekhawatiran sejumlah komandan akan kehilangan pengaruuh lokal, serta pertimbangan terkait komposisi pasukan-pasukan ini. Alhasil, integrasi tampak berlangsung bertahap, lebih mengandalkan redeploymen dan restrukturisasi daripada langkah-langkah tegas yang berisiko memicu konfrontasi.
Pemerintah yang kini berbasis di Aden, Yaman selatan, menghadapi persamaan rumit: mereka harus memaksakan otoritas keamanannya tanpa menjerumuskan negara ke dalam konflik internal baru.
Transisi dari banyak kelompok bersenjata menuju monopoli negara atas penggunaan kekuatan memerlukan konsensus politik, dukungan regional, dan sokongan internasional. Setiap langkah tergesa dapat memicu kembali bentrokan internal, terlebih dengan sensitivitas politik dan regional yang ada, serta kekhawatiran bahwa perselisihan Saudi-Emirat sekali lagi bisa memicu konfrontasi di lapangan.
Karena alasan inilah, upaya pemerintah difokuskan pertama-tama pada pembentukan lingkungan keamanan yang stabil.
Trajektori ini tidak dapat dipahami tanpa mempertimbangkan dimensi regional. Arab Saudi memandang Yaman sebagai kedalaman strategis langsung bagi keamanan nasionalnya dan menginginkan kemunculan negara yang stabil di perbatasan selatannya.
Persengketaan antara Riyadh dan Abu Dhabi, khususnya setelah Yaman meminta penarikan pasukan Emirat dari wilayahnya, telah menjadi faktor signifikan yang membentuk jalannya krisis, terlebih di tengah tuduhan Saudi bahwa Abu Dhabi terus mendukung DTS dan mengonsolidasikan pengaruhnya di lapangan.
Yaman hari ini adalah bagian dari lanskap regional yang lebih luas, terkait erat dengan dinamika Laut Merah dan rute maritim, persaingan pengaruh di Tanduk Afrika, serta ketegangan yang membentang dari Sudan hingga Somalia ke Teluk. Karena itu, aktor-aktor internasional—khususnya Amerika Serikat—berhasrat menjaga situasi di Yaman tetap terkendali, khawatir kolapsnya keamanan dapat memicu konflik intra-Teluk, mengancam pelayaran internasional, membuka ruang bagi gelombang baru kelompok bersenjata, atau memungkinkan Houthi mengambil keuntungan dari situasi.
Pada fase berikutnya, pemerintah kemungkinan akan melanjutkan upaya mengonsolidasikan kontrol keamanan di Aden dan kegubernuran selatan lainnya, termasuk Hadhramaut yang berbatasan dengan Arab Saudi, sembari secara bertahap mengintegrasikan unit-unit militer dan menjaga keseimbangan politik untuk mencegah konflik baru.
Keberhasilan upaya-upaya ini akan menentukan apakah negara bergerak menuju stabilitas bertahap atau putaran lain pembentukan ulang pusat-pusat kekuasaan. Menghadapi realitas ini, pertanyaan sentral tetap mengemuka: siapakah yang sesungguhnya memiliki kemampuan untuk memaksakan keamanan di lapangan, terlebih ketika beberapa aktor terus mendorong Dewan Transisi Selatan ke arah eskalasi yang dapat membakar kembali konflik?
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak serta merta mencerminkan posisi editorial Al Jazeera.