Jakarta (ANTARA) – Pemerintah telah mengalokasikan 1,1 juta hektar lahan potensial di seluruh Indonesia untuk budidaya kopi, pala, dan kakao melalui program perhutanan sosial. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan memajukan swasembada pangan.
Dalam sebuah lokakarya perhutanan sosial di Jakarta pada Kamis, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa kementeriannya sedang berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk memajukan rencana budidaya di lahan tersebut, agar menjadi produktif.
Dia menekankan bahwa total 8,3 juta hektar di seluruh negeri telah dialokasikan untuk inisiatif kehutanan ini. Menurutnya, ini merupakan bagian dari upaya memberdayakan masyarakat lokal sekaligus mendukung kelestarian lingkungan.
Kementerian Kehutanan, tambahnya, memproyeksikan tambahan 1,1 juta hektar tersebut sebagai lokasi strategis untuk pengembangan komoditas perkebunan dengan pendekatan agroforestri. Hal ini untuk menyeimbangkan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan berkelanjutan untuk hutan.
“Tujuan kami adalah memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka, sembari memastikan kelestarian hutan,” ujar Antoni.
Meski demikian, menteri tidak membuka rincian mengenai lokasi spesifik dari petak-petak lahan hutan yang baru diidentifikasi tersebut.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyusun program nasional untuk membudidayakan tanaman perkebunan di sekitar 870.000 hektar pada tahun 2026.
“Anggaran untuk inisiatif ini telah ditetapkan sebesar Rp9,95 triliun (sekitar AS$600 juta),” katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada 28 Januari lalu.
Dia menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk melakukan hilirisasi pada kakao, kelapa, kopi, alpukat, dan komoditas strategis lainnya. Tujuannya meningkatkan nilai jual, mendukung keberlanjutan, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi.
“Program ini adalah arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Tahun ini kami akan mengembangkan tanaman perkebunan dalam agenda hilirisasi, sebagian bertujuan untuk mengurangi risiko erosi,” jelasnya.
Berita terkait: Pemerintah dorong desa tangguh pangan dan energi
Berita terkait: Cadangan beras empat juta ton wujudkan kemandirian: Menteri
Berita terkait: Kreatif dengan pangan lokal, kurangi ketergantungan mi: BKKBN
Penerjemah: M. Harianto, Tegar Nurfitra
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2026