BPKH Percepat Peran Indonesia sebagai Investor dalam Ekosistem Haji Global

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji terbesar didunia didorong untuk tidak cuma jadi pasar dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah global, tapi mulai ambil peran sebagai investor.

Tiap tahun, lebih dari 200 ribu jemaah haji Indonesia berangkat ke Tanah Suci. Angka itu belum termasuk sekitar 1,5 juta jemaah umrah.

Melihat besarnya potensi perputaran uang di sektor hotel, konsumsi, transportasi, sampai logistik, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mulai arahkan langkah pada investasi langsung di ekosistem haji dan umrah.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Investasi Langsung, M. Arief Mufraini, jelaskan pembentukan BPKH Limited pada 2023 dapat dukungan dari Kementerian Agama, Luar Negeri, dan Keuangan.

Baca juga: Aiman Ricky Kantongi Sertifikasi sebagai Pembimbing dan Petugas Ibadah Haji Tahun 2026, Ini Tugasnya

“Orientasi awal pembentukan BPKH Limited adalah untuk investasi langsung di ekosistem haji dan umrah,” kata Arief, Selasa (17/2/2026).

Indonesia Bisa Jadi Investor

Dia tegaskan, langkah itu merupakan tahap awal untuk menggeser posisi Indonesia dari cuma pembeli layanan menjadi investor dalam rantai nilai ekonomi haji.

“Tujuannya agar Indonesia tidak cuma jadi pembeli musiman tapi punya posisi strategis dalam rantai nilai ekonomi tersebut (investasi), jadi ini merupakan tahap pertama untuk secara bertahap geser dari procurement ke investasi,” ungkap Arief.

Dalam proses penetrasi pasar, BPKH Limited diakui belum sepenuhnya tampil sebagai pemain utama.

Penguatan regulasi lewat revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji sedang diproses untuk dukung model investasi ekosistem yang lebih komprehensif.

Kepala BP BPKH Fadlul Imansyah, menegaskan bahwa upaya yang dilakukan bukan cuma praktik perantara.

“Jadi yang sedang dibangun adalah fondasi kedaulatan ekonomi haji, bukan praktik perantara,” tegas Fadlul.

MEMBACA  Kelas Tinju Terbaik Saat Ini: Apakah Juara Dunia Mendominasi atau Hierarki Tidak Pasti?

Menurutnya, kedaulatan ekonomi haji tidak berarti mengomersilkan ibadah. Ibadah tetap prioritas, sementara tata kelola ekonominya harus profesional, efisien, dan berpihak pada jemaah.

Baca juga: 6 Calon Petugas Haji 2026 Gugur Saat Diklat, Penyakit Jantung Jadi Penyebab

Salah satu contoh yang didorong adalah optimalisasi area komersial hotel yang dipakai jemaah Indonesia.

Selama ini, potensi ekonomi dari fasilitas itu sepenuhnya dikelola pihak luar.

Melalui pendekatan investasi strategis, sebagian nilai ekonomi tersebut diharap bisa kembali memperkuat dana haji.

Tinggalkan komentar