MPI Kutuk Penembakan Pilot Smart Air di Papua

Ringkasan Berita:

Direktur Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Noor Azhari, mengutuk penembakan pilot dan kopilot Smart Air di Boven Digoel yang diduga dilakukan oleh KKB. Ia menyebut aksi ini sebagai kejahatan kemanusiaan. Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua (MRP), Max Ohee, menegaskan tindakan itu melanggar nilai-nilai HAM dan tidak mewakili aspirasi rakyat Papua.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Direktur Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Noor Azhari, mengecam keras aksi penembakan terhadap pilot dan kopilot Smart Air di Boven Digoel.

Ia menegaskan, tindakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) tersebut adalah kejahatan kemanusiaan dan bentuk teror brutal kepada masyarakat Papua.

“Penembakan hingga meninggalnya awak pesawat sipil yang sedang menjalankan tugas pelayanan publik adalah perbuatan biadab dan tidak berperikemanusiaan. Tindakan keji KKB ini merupakan teror bersenjata yang menyasar warga sipil tak bersalah,” kata Noor Azhari dalam pernyataan tertulisnya pada Senin (16/2/2026).

Menurut dia, pesawat perintis dan awak penerbangan di Papua justru merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, terutamanya di daerah pedalaman yang hanya bisa diakses lewat udara.

“Karena itu, menyerang pilot dan kopilot sama artinya dengan menyerang kepentingan hidup rakyat Papua sendiri,” ujarnya.

Baca juga: Jelang Imlek, Anak-anak Ikut Tradisi Bersihkan Rupang di Vihara Viriya Bala

Noor Azhari berpendapat kekerasan ini bukan kejadian tunggal. KKB, menurutnya, telah berulang kali menunjukkan pola kekerasan sistematis dengan menarget warga sipil, tenaga pelayanan publik, hingga aparat keamanan.

“Ini adalah kejahatan kemanusiaan nyata yang melampaui batas konflik apapun di dunia,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua (MRP), Max Ohee, menegaskan bahwa dari sudut pandang hak asasi manusia, aksi penembakan oleh KKB sama sekali tidak bisa dibenarkan.

“Ini merupakan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Keberadaan maskapai penerbangan dan aparat keamanan di Papua adalah untuk melayani masyarakat, bukan untuk dijadikan musuh,” kata Max Ohee.

MRP juga menyoroti serangkaian aksi kekerasan lain yang dilakukan KKB, termasuk penembakan terhadap warga sipil di Yahukimo dan anggota TNI di Mimika, yang semakin mempertegas karakter KKB sebagai ancaman serius bagi keselamatan rakyat Papua.

Noor Azhari menekankan bahwa sikap MRP sebagai perwakilan kultural masyarakat Papua membuktikan bahwa kekerasan KKB tidak pernah mewakili aspirasi orang Papua.

Ia mendesak negara untuk bertindak tegas, terukur, dan konsisten, guna menghentikan teror bersenjata yang terus memakan korban dari kalangan sipil.

“Rakyat Papua berhak hidup dengan aman dan bermartabat tanpa bayang-bayang teror senjata. Negara tidak boleh kalah oleh kejahatan kemanusiaan,” pungkasnya.