Mengklarifikasi fakta penting untuk menghentikan disinformasi, kata pejabat

Pemerintah telah melakukan klarifikasi fakta sebagai langkah penting dalam penanganan dan pencegahan penyebaran disinformasi di kalangan masyarakat, demikian dikatakan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria.

Patria menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan penyebaran informasi yang akurat dan komprehensif guna mencegah kesenjangan informasi.

“Berdasarkan data, 64 persen pemerintah di dunia telah membentuk struktur khusus untuk melawan disinformasi,” katanya dalam pernyataan yang diterima di sini pada hari Rabu.

Patria menekankan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membentuk tim khusus yang bertugas menangani penyebaran hoaks di platform media sosial dan situs web.

Langkah ini diambil dengan tujuan memastikan peran pemerintah sebagai regulator yang bekerja untuk menekan penyebaran informasi palsu dengan melakukan klarifikasi fakta, tambahnya.

Menurut survei pada tahun 2021, kata dia, 60 persen orang di 21 negara menganggap negara mereka tidak memperhatikan opini publik saat merumuskan kebijakan publik.

Tren seperti ini harus diubah, karena dapat berdampak negatif terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem demokrasi, menurut Patria.

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan ini, dia menekankan pentingnya pemerintah terus melakukan komunikasi publik dengan cara yang adaptif, transparan, inklusif, dan akuntabel dengan melakukan klarifikasi fakta.

“Sekitar 45 persen pemerintah menempatkan transparansi sebagai tujuan utama dalam komunikasi publik mereka. Komunikasi publik yang transparan dapat membuka jalan bagi dialog publik yang alami,” katanya.

Dia mencatat bahwa pemerintah dapat memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi digital untuk mengendalikan penyebaran disinformasi dan meningkatkan efektivitas komunikasi publik.

“Media online dan platform media sosial memainkan peran penting dalam membentuk argumen publik. Platform digital juga memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menjalin kontak langsung dengan publik dan sebaliknya,” pungkasnya.

MEMBACA  ASN Dinkes Tulungagung yang Digerebek Pesta Narkoba Bakal DirehabilitasiPegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Tulungagung yang Tertangkap Pesta Narkoba Akan Direhabilitasi