ISESS Tegaskan Posisi Final Polri di Bawah Presiden, Jangan Coba Lakukan ‘Trial and Error’

Ringkasan Berita:

ISESS menegaskan Polri tetap berada di bawah Presiden sesuai TAP MPR No. VII/2000, dan menolak wacana untuk memindahkannya ke bawah kementerian.
Fokus Pengawasan: Pemerintah diminta berhenti coba-coba dengan struktur dan lebih baik memperkuat independensi Kompolnas sebagai pengawas eksternal.
Dinamika Internal: Gejolak politik 6 bulan terakhir sempat bikin resah di internal, tapi Polri didorong untuk segera lakukan reformasi yang nyata dan transparan.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Di tengah panasnya diskusi soal reformasi kepolisian, Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menegaskan bahwa posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah Presiden RI itu sudah final dan gak perlu diperdebatkan lagi.

Pengamat kepolisian dari ISESS, Bambang Rukminto, mengingatkan semua pihak untuk stop debat struktural yang tidak produktif tentang posisi Polri.

Menurut Bambang, dengan merujuk pada Pasal 7 ayat (2) Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000, kedudukan Polri sebenarnya sudah diatur jelas dalam konstitusi.

Baca juga: Reposisi Polri Bukan Agenda Negara, Munculkan Keresahan Internal, Pesan Jelas dari Presiden dan DPR

Bambang menilai, wacana untuk menggeser Polri ke bawah suatu kementerian malah bisa jadi langkah mundur.

Menurut dia, daripada pemerintah terus coba-coba (trial and error) struktur yang berisiko, lebih baik energi difokuskan untuk memperkuat sistem pengawasan, seperti Kompolnas.

“Secara normatif, posisi Polri di bawah Presiden itu sudah final. Walaupun dinamika politik bisa berubah, tapi daripada trial and error lagi, mending kita perkuat pengawasan eksternal kayak Kompolnas,” tegas Bambang di Jakarta.

Kompolnas: Pengawas, Bukan Juru Bicara

Bambang juga menyoroti peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang selama ini bertugas mengawasi Polri.

Dia menekankan bahwa memperkuat lembaga ini bukan cuma soal legitimasi, tapi juga kunci untuk menciptakan Polri yang profesional dan bisa dipertanggungjawabkan.

“Kompolnas harusnya jadi pengawas yang independen, bukan cuma jadi juru bicara Polri atau pemerintah,” kritiknya.

Pengawasan yang lemah, kata dia, cuma akan membuat masalah di tubuh polisi terus berlanjut.

Bambang mengakui bahwa dinamika politik selama setengah tahun terakhir ini sangat kuat, termasuk isu yang muncul setelah peristiwa 31 Agustus dan desakan untuk membentuk komisi reformasi.

Baca juga: Mahfud MD Ungkap Usulan Radikal Komisi Reformasi Polri: Kompolnas Bisa Adili Perwira Polisi Nakal

Hal ini, menurutnya, sempat menimbulkan kegelisahan di dalam tubuh kepolisian sendiri.

“Saya paham kenapa bisa muncul kecemasan di internal Polri, sampai akhirnya keluar pernyataan Kapolri bahwa Polri akan tetap di bawah Presiden sampai titik darah penghabisan,” ungkap Bambang.

Oleh karena itu, Bambang mengatakan ISESS meminta Polri untuk segera menjawab keraguan publik dengan perbaikan yang konkret. Organisasi harus lebih transparan, bisa dipercaya, dan tunduk sepenuhnya pada konstitusi, bukan cuma sibuk menjaga posisinya saja.

 

Baca berita WartaKotalive.com lainnya di Google News dan WhatsApp