Jakarta (ANTARA) – Indonesia mempercepat pengelolaan karbon biru sebagai elemen utama strategi transisi iklimnya, bersamaan dengan menyerahkan NDC kedua dan mempersiapkan Konferensi Iklim COP31 di Antalya, Turki.
Pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan, Koswara, dalam pernyataan resmi di Jakarta pada Jumat, menekankan bahwa Indonesia memiliki peluang strategis untuk memimpin pengembangan karbon biru di tingkat global.
Menurut dia, kepemimpinan ini hanya bisa diwujudkan melalui penyelaransan kelembagaan, kebijakan terintegrasi, dan mekanisme pendanaan yang terkoordinasi.
"Mengintegrasikan isu kelautan ke dalam agenda iklim nasional dan global dapat memperkuat diplomasi iklim maritim Indonesia di berbagai forum internasional," ujarnya.
Kementerian mencatat, Indonesia adalah rumah bagi sekitar 17 persen ekosistem karbon biru global, termasuk mangrove, lamun, dan perairan payau.
Dengan wilayah laut yang mencakup hampir tiga perempat total luas negara, potensi ekonomi biru Indonesia diperkirakan mencapai 1,3 triliun dolar AS.
Ary Sudjianto, pejabat Kementerian Lingkungan Hidup, menambahkan bahwa kebijakan karbon biru harus selaras dengan Perencanaan Pembangunan Nasional (NDC) Kedua Indonesia.
Sudjianto menyatakan langkah ini penting untuk memastikan kontribusi yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap target pengurangan emisi 31,89 persen secara mandiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional.
Sebagai bagian dari upaya mempercepat implementasi karbon biru, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan Ocean Climate Dialogue 2026 bersama Climate Works Centre dan The Conservation Indonesia pada Rabu (11 Feb).
Forum ini mempertemukan pemangku kepentingan lintas sektor untuk menyelaraskan sains, tata kelola, pengetahuan akar rumput, regulasi, dan instrumen keuangan, agar ambisi kebijakan karbon biru dapat diwujudkan melalui implementasi konkret.
Diskusi panel menyoroti kesenjangan antara ketersediaan data ilmiah dan kesiapan proyek karbon biru di lapangan.
Lembaga keuangan dan mitra pembangunan menekankan pentingnya fondasi ilmiah yang kuat, kepastian regulasi, dan instrumen pendanaan yang tepat untuk membuka investasi dan meningkatkan skala proyek.
Perencana nasional juga menyerukan peta jalan yang jelas untuk menyelaraskan kebijakan, pendanaan, dan implementasi di berbagai tingkat pemerintahan.
Dengan memperkuat data kelautan, mengintegrasikan perencanaan tata ruang laut dan kebijakan karbon, serta memobilisasi pendanaan berkelanjutan, karbon biru diyakini dapat menjadi pendorong strategis untuk pengurangan emisi, peningkatan ketahanan pesisir, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Berita terkait: Indonesia perkuat ekosistem karbon biru untuk mitigasi dampak iklim
Berita terkait: Indonesia luncurkan peta jalan karbon biru dan pedoman aksi di COP30
Berita terkait: Indonesia perkuat standar karbon biru untuk aksi iklim
Penerjemah: Shofi Ayudiana, Cindy Frishanti Octavia
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2026