Kamis, 12 Februari 2026 – 21:41 WIB
Jakarta, VIVA – Industri galangan kapal nasional menyambut baik pernyataan Utusan Khusus Presiden RI Bidang Energi dan Iklim, Hashim Djojohadikusumo. Beliau menyatakan pemerintah sedang menyiapkan berbagai insentif, termasuk rencana pembebasan bea masuk hingga nol persen untuk komponen yang belum bisa diproduksi dalam negeri.
Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat industri strategis nasional. Institusi Galangan Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) menilai insentif ini sangat penting bagi kelanjutan industri galangan kapal nasional.
Struktur biaya pembuatan kapal di Indonesia masih banyak dipengaruhi komponen impor seperti mesin, sistem navigasi, dan peralatan listrik yang belum sepenuhnya tersedia di dalam negeri. Tanpa dukungan fiskal, harga kapal produksi nasional akan sulit bersaing dengan kapal impor baru maupun kapal bekas dari luar negeri.
"Insentif bea masuk nol persen, termasuk pembebasan PPN jadi nol persen, akan memberikan kepastian usaha dan meningkatkan kepercayaan investor serta pemilik kapal untuk membangun kapal di dalam negeri," ungkap Ketua Umum Iperindo, Anita Puji Utami, Kamis, 12 Februari 2026.
Sebagai informasi, saat ini anggota Iperindo mampu menyediakan 36 ribu dock space per tahun untuk reparasi dan sekitar 900 dock space per tahun untuk pembangunan kapal baru, dengan tingkat penggunaan yang masih rendah.
Menurut Anita, insentif fiskal bea masuk dan PPN ini akan memperkuat penggunaan galangan, menjaga kelangsungan tenaga kerja yang padat karya, serta menciptakan efek berantai bagi industri baja, manufaktur komponen, permesinan, dan jasa teknik nasional.
Dengan meningkatnya pesanan domestik, kapasitas dan kemampuan galangan kapal Indonesia juga akan semakin berkembang. Namun, Anita menambahkan, insentif fiskal ini perlu diikuti dengan harmonisasi regulasi, penyederhanaan perizinan, serta dukungan pembiayaan yang kompetitif bagi pemesan kapal.
Sinergi kebijakan fiskal dan non-fiskal akan menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem industri perkapalan yang sehat dan berkelanjutan.
"Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif. Dengan dukungan yang konsisten, kami yakin industri galangan kapal nasional bisa menjadi pilar utama kemandirian maritim Indonesia dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang berdaya saing tinggi," tegas Anita.