Rabu, 11 Februari 2026 – 20:06 WIB
Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan pemerintah akan menggelar forum Indonesia Economic Outlook pada Jumat, 13 Februari 2026. Forum ini bertujuan memberikan penjelasan lengkap mengenai proyeksi ekonomi Indonesia.
Hal ini dilakukan untuk menanggapi outlook negatif yang diberikan oleh lembaga pemeringkat Moody’s.
Airlangga mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah meminta jajarannya untuk menyiapkan penjelasan yang lebih komprehensif kepada publik dan pelaku ekonomi melalui forum tersebut.
"Bapak Presiden tadi meminta agar kita membuat penjelasan yang lebih lengkap dalam bentuk sarasehan ekonomi, yaitu Indonesia Economic Outlook yang akan diselenggarakan pada hari Jumat nanti," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto
Dalam forum nanti, pemerintah akan memaparkan posisi perekonomian nasional, strategi menjaga stabilitas fiskal, serta berbagai program unggulan yang sedang dijalankan.
Dia menegaskan, pembahasan mengenai laporan Moody’s sudah dilakukan dalam rapat internal pemerintah. Forum Indonesia Economic Outlook akan menjadi sarana untuk memberikan penjelasan detail sekaligus memperkuat kepercayaan pasar terhadap prospek ekonomi Indonesia.
"Di sana akan diberikan penjelasan mengenai posisi pemerintah terkait juga dengan program-program unggulan dari pemerintah," ujarnya.
Airlangga menegaskan, secara keseluruhan peringkat kredit Indonesia masih berada pada level investment grade dari seluruh lembaga pemeringkat global.
Selain Moody’s, lembaga lain seperti Fitch Ratings dan Standard & Poor’s (S&P) juga masih mempertahankan penilaian Indonesia pada level layak investasi. Namun, pemerintah tetap mencermati outlook negatif dari Moody’s sebagai bahan evaluasi dan penguatan kebijakan ekonomi.
Menurutnya, terdapat sejumlah aspek yang perlu dijelaskan lebih rinci, khususnya terkait potensi peningkatan penerimaan negara serta arah kebijakan strategis pemerintah, termasuk rencana pengelolaan investasi melalui Danantara Indonesia.