Bangladesh bersiap menggelar pemilihan umum ke-13, yang pertama sejak pemberontakan 2024 yang menggulingkan rezim “otokratis” pemimpin lama Sheikh Hasina dan memaksanya mengungsi.
Lebih dari 157.000 polisi, didukung 100.000 tentara serta ribuan personel keamanan lain yang disebar di seluruh negeri, akan mengamankan pemungutan suara pada Kamis ini. Hampir 127 juta orang berhak memberikan suara.
Artikel Rekomendasi
Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) yang dipimpin Tarique Rahman (60), putra mantan Perdana Menteri Khaleda Zia, muncul sebagai unggulan dalam jajak pendapat.
BNP dan sekutunya ditantang oleh koalisi luas 11 partai yang dipelopori Jamaat-e-Islami, yang berupaya memperluas pengaruhnya di politik nasional. Partai Islamis ini dilarang di masa Hasina namun mendapatkan pengaruh sejak lengsernya. Aliansi ini juga mencakup Partai Warga Nasional (PWN) yang baru dibentuk oleh para pemimpin pemberontakan 2024.
Bersamaan dengan pemilu parlemen, sebuah referendum tentang reformasi politik juga dilaksanakan. Reformasi ini mencakup pembatasan masa jabatan perdana menteri, penguatan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif, serta jaminan lain untuk mencegah konsolidasi kekuasaan parlementer.
Rawan Kekerasan
Komisioner Pemilu Abul Fazal Muhammad Sanaullah dalam konferensi pers Selasa menyatakan kamera keamanan telah dipasang di lebih dari 90 persen dari 299 daerah pemilihan. Pemungutan suara di satu dari 300 daerah pemilihan ditunda karena meninggalnya seorang kandidat.
Secara terpisah, Kepala Polisi Bangladesh, Baharul Alam, menyebutkan pada Selasa bahwa lebih dari setengah dari 42.000 tempat pemungutan suara (TPS) di negara itu dicatat sebagai lokasi yang rawan kekerasan.
Alam mengatakan polisi menilai “lebih dari 24.000 pusat pemungutan suara telah ditandai sebagai berisiko tinggi atau risiko menengah” terhadap kemungkinan kerusuhan, kekerasan, atau penggelembungan kotak suara.
“Lokasi sejumlah TPS sangat terpencil, dan terdapat persaingan serta permusuhan yang intens di antara kandidat dan pendukung mereka,” ujarnya, seraya menambahkan 1.300 senjata polisi yang dijarah selama kerusuhan 2024 masih belum ditemukan.
“Di TPS berisiko tinggi dan menengah, polisi akan bertugas patroli dengan kamera tubuh untuk pertama kalinya.”
Catatan polisi menunjukkan lima orang tewas dan lebih dari 600 luka-luka dalam bentrokan politik selama periode kampanye dari 11 Desember hingga 9 Februari.
Lembaga hak asasi Ain o Salish Kendra mencatat 158 orang tewas dan lebih dari 7.000 terluka dalam kekerasan politik antara Agustus 2024 dan Desember 2025.
Transparency International Bangladesh juga menyuarakan keprihatinan atas situasi hukum dan ketertiban, menuduh partai-partai membentuk “gerombolan” dan menyiapkan blokade jalan.
Alam menegaskan polisi bertekad memastikan pemilu berjalan damai, namun ia mengakui ketidakpercayaan terhadap institusinya masih ada.
“Cukup bisa dipahami mengapa masyarakat tidak mempercayai polisi,” katanya. “Selama 15 tahun terakhir, berdasarkan kinerja kami – sejujurnya, selama 150 tahun, pendahulu kita kebanyakan memukuli rakyat.”
Jutaan Warga Pulang Kampung
Pemerintahan sementara yang dipimpin penerima Nobel Muhammad Yunus telah mengumumkan tiga hari libur publik, yang dimulai Selasa, untuk pemilu.
Ribuan orang, termasuk pekerja pabrik, terlihat kembali ke daerah pemilihan asal mereka, karena akan ada pembatasan kendaraan umum pada hari pemungutan suara.
Tabish Mahdi, pemilih yang terdaftar di sebuah desa di distrik Rangpur utara namun bekerja di ibukota Dhaka, mengaku tidak berhasil mendapatkan tiket bus meski telah beberapa kali mencoba.
“Tampaknya antusiasme masyarakat terhadap pemilu ini sangat tinggi karena mereka tidak bisa memilih dalam pemilu sebelumnya di bawah rezim Sheikh Hasina, khususnya seperti saya,” ujarnya kepada kantor berita Anadolu.
Demam pemilu telah menyebabkan kemacetan lalu lintas di sejumlah jalan raya utama yang menghubungkan Dhaka dengan wilayah lain, menurut pemberitaan media lokal.
Dari hampir 127 juta pemilih berhak, seperempatnya adalah pemilih pemula yang mendominasi protes Juli-Agustus 2024 dan kini menginginkan perubahan dalam budaya politik dan administrasi.
Harapan publik pun melambung tinggi bahwa pemilu ini dapat membantu mengembalikan norma demokrasi setelah lebih dari satu dekade pemilu yang dipertentangkan dan ruang politik yang menyempit. Transisi ini diawasi oleh pemerintahan yang dipimpin Yunus, yang telah menjamin pemungutan suara yang adil.
Dalam pidato televisi pada Selasa, Yunus mendesak warga untuk menggunakan hak pilihnya, bertujuan memecah “kesunyian” 17 tahun hak suara terbatas di bawah pemerintahan sebelumnya pimpinan Hasina.
“Saya bukan sekadar meminta. Saya menuntutnya. Kesampingkan ketakutan dan hadirkan keberanian saat kalian menuju TPS. Suara kalian tidak hanya akan memilih pemerintah. Ia akan menjawab 17 tahun kesunyian, menantang fasisme tak terkendali, membentuk ulang bangsa, dan membuktikan bahwa negara ini tidak akan pernah membiarkan suara pemuda, perempuan, dan rakyatnya yang tangguh dibungkam lagi,” serunya.
“Struktur dan arah masa depan” negara akan ditentukan melalui pemilu dan referendum tentang reformasi konstitusi ini, ujarnya, sambil memperingatkan respons tegas terhadap upaya mengganggu pemungutan suara atau kekerasan pemilu apapun.