Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian Indonesia bertujuan mendistribusikan empat juta dosis vaksin penyakit mulut dan kuku (PMK) ke seluruh negeri pada tahun ini, seiring peningkatan upaya mengendalikan wabah dan melindungi industri peternakan, ujar seorang pejabat pada Senin.
Kampanye ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk melindungi kesehatan hewan, mengurangi risiko penularan, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang sektor peternakan, kata Hendra Wibawa, Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, dalam sebuah pernyataan.
Wibawa menyebutkan program vaksinasi dirancang responsif, dengan mayoritas dosis dialokasikan untuk penyebaran segera di daerah terdampak dan berisiko tinggi. Sementara itu, cadangan lebih kecil akan disiapkan untuk merespon cepat setiap wabah baru yang muncul.
Jawa Barat ditetapkan sebagai wilayah prioritas setelah 177 kasus PMK tercatat di sana per 1 Februari 2026, ujarnya, mengutip populasi ternak yang besar dan pergerakan hewan yang tinggi di provinsi tersebut.
Untuk tahun 2026, kementerian telah mengalokasikan 151.000 dosis vaksin PMK untuk Jawa Barat, yang mencerminkan tingginya risiko penularan di provinsi itu, tambah Wibawa.
Dosis-dosis tersebut akan dikirim dalam dua tahap masing-masing 75.500 dosis, dijadwalkan pada Januari-Maret dan Juli-Agustus, dengan 60.000 dosis telah didistribusikan pada Januari, jelasnya.
Distribusi vaksin ke kabupaten dan kota di seluruh Jawa Barat akan dikoordinasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan provinsi untuk memastikan penyaluran yang tepat waktu dan tepat sasaran, catat Wibawa.
Ia menekankan bahwa vaksinasi saja tidak akan cukup, dan mendorong otoritas serta peternak untuk memperkuat langkah-langkah keamanan hayati guna membatasi penyebaran virus melalui orang, peralatan, kendaraan, dan pergerakan ternak.
Wibawa menyampaikan hal usai menghadiri kegiatan vaksinasi PMK di Subang, Jawa Barat, pada 5 Februari, di mana para pejabat memantau pelaksanaan lapangan dan kepatuhan terhadap protokol pengendalian penyakit.
Secara terpisah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta staf kementerian dan pemerintah daerah untuk tetap waspada dan bertindak cepat terhadap ancaman PMK, serta mengingatkan bahwa penundaan dapat menggangu upaya pengendalian.
Pengendalian PMK yang efektif dan berkelanjutan bergantung pada koordinasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas lapangan, dan peternak, kata Sulaiman, seraya mendorong semua pemangku kepentingan untuk menjaga kewaspadaan.
Penerjemah: M. Herianto, Tegar Nurfitra
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2026