Perdana Menteri menyeru debat yang santun seiring pemerintah menghadapi kritik akibat upaya mengikis kebijakan pendukung komunitas Māori.
Wakil Perdana Menteri Selandia Baru, David Seymour, menolak kritik atas pernyataannya bahwa kolonisasi membawa dampak positif bagi populasi Indigenous Māori di negara tersebut.
Ribuan orang mulai mencela dan meneriakinya ketika Seymour berdiri pada Jumat untuk menyampaikan doa dalam ibadah fajar di Waitangi Treaty Grounds—tempat dokumen fondasi negara itu ditandatangani tahun 1840 oleh perwakilan Kerajaan Inggris dan lebih dari 500 kepala suku Indigenous Māori, yang mengatur tata kelola bersama kedua pihak.
Rekomendasi Cerita
Seymour melontarkan komentar kontroversial bahwa kolonisasi pada dasarnya merupakan pengalaman positif bagi masyarakat Indigenous dalam pidatonya pada Kamis, memperingati Hari Waitangi nasional—pertemuan politik tahunan yang memberi kesempatan bagi suku-suku Indigenous menyuarakan keluhan.
“Saya selalu tercengang oleh pandangan sempit bahwa kolonisasi dan segala yang terjadi di negara kita semuanya buruk,” ujar Seymour, yang merupakan ketua Partai ACT sayap kanan dan sendiri anggota komunitas Māori.
“Pada kenyataannya, sangat sedikit hal yang sepenuhnya buruk,” tutur Seymour, sebagaimana dilaporkan situs berita daring lokal Stuff.
Menyebut para penginterupsinya pada Jumat sebagai “beberapa orang yang berteriak dalam kegelapan”, Seymour menyatakan bahwa “mayoritas diam di seluruh negeri ini mulai lelah dengan beberapa kelakuan seperti ini.”
Usai doa Seymour, pemimpin Partai Buruh sayap kiri, Chris Hipkins, juga mendapat cercaan keras dari hadirin.
Sehari sebelumnya, pemimpin Indigenous Eru Kapa-Kingi berkata kepada para anggota parlemen, “pemerintah ini telah menikam kami dari depan,” sementara pemerintah Buruh sebelumnya “menikam kami dari belakang.”
Pemerintah Seymour dituding berupaya mencabut hak-hak khusus bagi populasi Māori yang berjumlah 900.000 jiwa—yang tanahnya dirampas selama kolonisasi Inggris dan hingga kini masih jauh lebih berisiko meninggal dini, hidup dalam kemiskinan, atau dipenjara dibandingkan warga non-Indigenous.
Rancangan undang-undang kontroversial yang diajukan tahun lalu—yang berupaya menafsir ulang prinsip-prinsip perjanjian serta membatalkan kebijakan untuk mengatasi ketimpangan yang dialami masyarakat Indigenous—memicu protes dan gagal setelah dua dari tiga partai koalisi pemerintahan tidak mendukungnya.
Dalam keterangannya pada Jumat, Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon menyerukan persatuan nasional dan langkah-langkah konkret untuk menghadapi tantangan yang dihadapi komunitas Māori.
Luxon juga menegaskan bahwa debat nasional mengenai warisan kolonisasi Inggris harus tetap terjaga dalam koridor kesantunan.
“Kita tidak menyelesaikan perbedaan dengan kekerasan. Kita tidak saling bermusuhan; kita menghadapi percakapan. Kita menyelesaikan perbedaan melalui dialog,” tulis Luxon dalam sebuah unggahan media sosial.
Penyangkalan terhadap warisan kolonialisme yang destruktif dan kaitannya dengan tantangan kontemporer masyarakat Indigenous tetap menjadi subjek perdebatan sengit di bekas koloni di seluruh dunia, termasuk Australia dan Selandia Baru.