Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia menargetkan pasar karbon nasional beroperasi penuh pada akhir Juni 2026. Transaksi skala besar diperkirakan baru dimulai pada bulan berikutnya.
Utusan Khusus Presiden Prabowo Subianto untuk iklim dan energi, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan jadwal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.
“Perpres yang mengatur dan membentuk pasar karbon dapat dilihat sebagai game changer,” ujarnya di Forum ESG Sustainability 2026 di Jakarta, Selasa.
Hashim menekankan bahwa peraturan tersebut memuat ketentuan tentang nilai ekonomi emisi karbon. Ini termasuk mekanisme perdagangan kredit karbon, Sistem Registrasi Unit Karbon, jaminan terhadap penghitungan ganda, serta keterkaitan antara pasar karbon domestik dan internasional.
Dia menegaskan, pemerintah sedang berupaya mengintegrasikan beberapa sistem registrasi karbon ke dalam satu kerangka kerja nasional. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pencatatan transaksi.
Integrasi seperti itu, lanjutnya, adalah prasyarat penting agar pasar karbon Indonesia dapat beroperasi sesuai standar internasional dan mendapatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan global.
Hashim kemudian menyoroti bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari perdagangan karbon. Minat internasional terhadap kredit karbon, terutama yang berasal dari sumber daya alam, terus tumbuh.
Dalam hal ini, dia menggarisbawahi keunggulan Indonesia dalam solusi berbasis alam. Mengacu pada hutan, mangrove, padang lamun, dan ekosistem lautnya yang luas, yang telah menarik perhatian investor karbon global.
Hashim menambahkan, pemerintah Indonesia bertekad memanfaatkan potensi geologisnya untuk mengembangkan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon.
Dia mengatakan, upaya berkelanjutan pemerintah Indonesia membangun ekosistem perdagangan karbon yang andal telah disambut baik secara global. Hal ini tercermin dari respons positif di berbagai forum internasional.
“Perpres mengenai pasar karbon telah menimbulkan minat kuat di kalangan pemangku kepentingan internasional,” tegasnya.
Dia berharap operasional pasar karbon akan memberikan Indonesia sumber pendanaan baru yang kuat. Pendanaan ini untuk mendukung perlindungan lingkungan, konservasi hutan, transisi energi, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih luas, sekaligus berkontribusi pada tujuan iklim dan keberlanjutan global.
Berita terkait: Indonesia promosikan kredit karbon berintegritas tinggi di COP30
Berita terkait: RI perkuat integritas dan kolaborasi pasar karbon
Penerjemah: Aria A, Tegar Nurfitra
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2026