Ketegangan yang kian meningkat antara Amerika Serikat dan Iran telah membuat kedua negara berada dalam kondisi yang hanya memerlukan satu percikan api untuk memicu konflik terbuka. Akumulasi kekuatan militer AS di Timur Tengah yang tak pernah terjadi sebelumnya, ditambah dengan ketergantungan Washington pada diplomasi kapal perang, telah secara nyata meningkatkan risiko perang—sebuah perang yang akan melibas Iran dan kawasan, dengan konsekuensi regional dan global yang luas.
Menyusul penindasan terhadap unjuk rasa di Iran baru-baru ini, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa sudah waktunya untuk menggeser Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Administrasinya kemudian mengerahkan kapal induk USS Abraham Lincoln beserta pesawat-pesawat tempur pendukungnya, bersama berbagai aset pertahanan udara—termasuk sistem rudal THAAD dan Patriot tambahan—ke berbagai lokasi di Timur Tengah.
Seiring dengan penumpukan aset militer ini, Trump mengancam bahwa jika Iran tidak menyetujui sebuah perjanjian, “serangan berikutnya akan jauh lebih dahsyat” dibandingkan serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni tahun lalu.
Dari perspektif AS, sebuah perjanjian yang menguntungkan mensyaratkan Iran untuk menghancurkan program pengayaan nuklir dan kemampuan rudal balistiknya, sekaligus menarik kembali pengaruh regionalnya. Tuntutan maksimal semacam ini, ditambah dengan ketidakpercayaan mendalam Teheran terhadap negosiasi dengan AS, membuat sebuah kesepakatan menjadi sangat tidak mungkin. Alaeddin Boroujerdi, anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri parlemen Iran, mempertegas pada Senin bahwa kemampuan nuklir sipil, serta kemampuan misil dan drone, merupakan “batas merah” bagi Teheran.
Ini belum tentu menandai kebuntuan diplomatik yang permanen. Namun, Teheran menafsirkan tuntutan maksimal AS sebagai ancaman potensial terhadap perubahan rezim—sebuah gagasan yang berulang kali ditekankan oleh Trump dan para kalangan garis keras di Washington dan Tel Aviv. Dalam konteks ini, serangan AS lainnya akan merepresentasikan “ancaman eksistensial” bagi Republik Islam, yang akan menghilangkan segala insentif untuk menahan diri.
Dampak dari setiap aksi militer AS terhadap Iran pada dasarnya akan tergantung pada jenis, skala, dan target serangannya, yang berpotensi memicu krisis parah di Iran, seluruh kawasan, dan secara global.
Trump menyukai operasi militer yang terukur dan tertarget, yang kemungkinan akan menggabungkan upaya pemenggalan kepemimpinan dengan upaya untuk menghancurkan secara signifikan pangkalan militer Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), unit-unit Basij—pasukan paramiliter di bawah kendali IRGC—dan kantor polisi, yang oleh AS ditetapkan sebagai pihak yang bertanggung jawab menembaki demonstran.
Setiap upaya AS untuk memaksakan perubahan rezim melalui cara-cara militer sudah pasti akan berujung pada konsekuensi berbahaya secara domestik dan regional. Di Iran, sebuah serangan bisa mengakibatkan konsolidasi kekuasaan. Namun, ia juga bisa berujung pada pengambilalihan kekuasaan penuh oleh IRGC atau bahkan konflik internal.
Serangan terhadap Iran yang serupa dengan tahun lalu sangat mungkin mengakibatkan rakyat Iran bersatu di bawah bendera nasional dan menolak perubahan rezim karena beberapa alasan. Pertama, rakyat Iran takut terhadap skenario seperti di Suriah dan Libya di mana terjadi keruntuhan negara. Kedua, tidak ada oposisi moderat yang kredibel yang dapat memimpin perubahan. Ketiga, terdapat kohesi sosial-politik yang kuat di dalam Iran.
Lembaga-lembaga politik, militer, dan IRGC terorganisir dengan baik dan mendapat keuntungan dari sumber daya substansial yang dihasilkan oleh sistem rentier akibat sanksi. Lebih jauh, sebagian besar segmen masyarakat—khususnya kelompok kelas pekerja yang sering disebut sebagai “kalangan revolusioner”—terafiliasi dengan struktur ini.
Jika serangan berhasil menyasar pimpinan senior Republik Islam, hal ini dapat memicu krisis suksesi, menciptakan kevakuman dalam pengambilan keputusan, dan memperdalam persaingan di dalam tubuh rezim. Dalam kondisi demikian, ketegangan antara lembaga negara dan entitas militer-keamanan akan meningkat. Mengingat konsentrasi kekuatan keras berada di tangan IRGC, kemungkinan terbentuknya negara yang didominasi militer akan membesar.
AS dan Israel juga mungkin akan mencoba mendorong pecahnya perang saudara untuk melemahkan Iran secara geopolitik. Bulan lalu, muncul seruan dari beberapa pejabat AS, seperti Senator Republik dari Texas Ted Cruz, untuk mempersenjatai para pengunjuk rasa Iran. Hal itu dapat dengan mudah meluas ke kelompok-kelompok bersenjata, dan terdapat sejumlah kelompok yang telah bentrok dengan otoritas Iran yang dapat dijadikan mitra oleh AS.
Di antaranya adalah Mojahedin-e Khalq (MEK), yang sebelumnya ditetapkan sebagai organisasi “teroris” oleh AS dan Uni Eropa (EU); Partai Kehidupan Bebas Kurdistan (PJAK), kelompok bersenjata Kurdi yang memperjuangkan pemisahan provinsi Kurdistan barat Iran; Al-Ahwaziya, gerakan nasionalis Arab yang mendukung pemisahan provinsi Khuzestan yang kaya minyak di barat daya; Jaish al-Adl (Jundallah), kelompok bersenjata yang beroperasi di tenggara Iran; serta kelompok-kelompok Pan-Turk di barat laut yang mengejar aliansi populasi Turkik di seluruh Turkiye, Azerbaijan, dan Iran.
Menghadapi retorika eskalasi Washington yang terus berlanjut dan rekam jejak operasi perubahan rezimnya, Iran telah mengadopsi strategi yang disebut sebagai *madman strategy*, dengan secara simultan mengirimkan sinyal-sinyal rekonsiliasi dan konfrontasi. Sikap ini tampak jelas dalam keterbukaan Teheran yang diungkapkan untuk membangun kerangka negosiasi dengan AS, bersamaan dengan pidato Khamenei pada Senin lalu, yang memperingatkan bahwa setiap serangan militer terhadap Iran akan menyebabkan “perang regional”, menggarisbawahi prioritas utama negara untuk menggagalkan perubahan rezim dengan segala cara—bahkan dengan risiko konsekuensi regional dan global.
Iran telah memperjelas bahwa mereka akan membalas, termasuk melalui pasukan-pasukan sekutu di kawasan, yang berpotensi menyedot Israel dan negara-negara Teluk ke dalam pertikaian regional yang lebih luas. Hal ini akan memicu ketidakstabilan politik dan kerentanan ekonomi, yang selanjutnya dapat mendorong pelarian modal dalam skala besar, terutama dari negara-negara Teluk, serta meningkatkan arus pengungsi dan migran ke Eropa.
Lebih lanjut, jika Iran menyerang pengiriman barang di Selat Hormuz atau infrastruktur energi di Teluk, akan terjadi lonjakan harga minyak dan gas global, memperburuk volatilitas pasar, tekanan inflasi dari biaya energi yang lebih tinggi, dan efek beruntun bagi ekonomi-ekonomi rapuh, yang akan semakin memperburuk tekanan migrasi.
Dalam situasi terkini, setiap eskalasi militer AS menimbulkan risiko tidak hanya bagi Iran, namun bagi seluruh kawasan. Sejarah Timur Tengah membuktikan bahwa begitu sebuah konflik terpicu, ia menyebar bagai api liar, mendestabilisasi seluruh wilayah dengan cara-cara yang tak terprediksi.
Pandangan yang diungkapkan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak selalu mencerminkan kebijakan editorial Al Jazeera.