Selasa, 3 Februari 2026 – 19:30 WIB
Jakarta, VIVA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal pentingnya persatuan nasional dan kepemimpinan inklusif dalam acara di Sentul, Senin 2 Februari 2026, sebagai pesan yang relevan untuk kehidupan demokrasi.
Baca Juga:
Jusuf Hamka Dukung RI Gabung Board of Peace: Kita Harus Percaya Prabowo, Jangan Suudzon
"Pernyataan Presiden Prabowo mencerminkan kedewasaan berbangsa. Persaingan politik memang wajar dalam demokrasi, tapi seharusnya tidak berujung pada polarisasi tanpa akhir yang justru melemahkan energi bersama," kata Juru Bicara DPP PSI Dedek Prayudi, Selasa 3 Februari 2026.
Dia menyebut, ajakan Presiden Prabowo untuk meredam polarisasi pasca-proses politik perlu dimaknai sebagai upaya menjaga stabilitas nasional.
Baca Juga:
Anggaran Gentengisasi Tak Sampai Rp 1 Triliun, Purbaya Ungkap Sumber Pendanaannya
“Persaingan politik adalah bagian dari demokrasi, tapi tidak seharusnya berujung pada polarisasi yang berkepanjangan dan menghambat kerja sama,” ujarnya.
Menurut Dedek, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan utama yang butuh kerjasama lintas kelompok.
Baca Juga:
Rencana Besar Prabowo Transformasi Garuda Indonesia Terungkap
“Kemiskinan adalah masalah bersama yang memerlukan kolaborasi berbagai pihak, bukan perpecahan,” katanya.
Dedek menambahkan, komitmen Presiden Prabowo untuk memimpin secara inklusif diharapkan bisa menjaga kepercayaan publik dan mengarahkan fokus pemerintah pada pelayanan masyarakat.
Meski begitu, PSI menegaskan pentingnya ruang untuk kritik dalam demokrasi.
“Kritik tetap diperlukan sebagai bagian dari proses menyempurnakan kebijakan dan kinerja pemerintah. Tanpa kritik, evaluasi tidak akan berjalan optimal,” ucapnya.
Diketahui, dalam arahan di Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul, Presiden Prabowo mengajak semua elemen bangsa, tanpa memandang latar belakang politik, untuk bekerja sama mengatasi kemiskinan.
Prabowo menekankan bahwa persaingan politik adalah hal yang normal dalam demokrasi, tapi setelah proses itu selesai, semua pihak diharapkan bersatu kembali untuk melayani kepentingan rakyat.
Ia juga menegaskan komitmen untuk memimpin secara inklusif dan adil, tanpa membedakan latar belakang politik.
—
Purbaya sebut Iuran Board of Piece Diambil dari Anggaran Kemenhan
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, anggaran untuk iuran Dewan Perdamaian (Board of Piece) Gaza bakal diambil dari anggaran Kementerian Pertahanan. VIVA.co.id, 3 Februari 2026.