Bogor, Jawa Barat (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mendesak pemerintah daerah untuk menjaga situs-situs sejarah Indonesia. Beliau memperingatkan bahwa mengabaikan simbol-simbol perjuangan kemerdekaan bangsa berisiko menghapus memori kolektif dan melemahkan rasa hormat terhadap kedaulatan negara yang diperoleh dengan susah payah.
Berbicara pada Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Bogor, Jawa Barat, pada Senin, Prabowo mengatakan beberapa pemerintah daerah telah membiarkan situs bersejarah dibongkar atau diubah fungsinya tanpa memperhatikan makna nasionalnya.
“Terkadang kita gagal menghormati sejarah kita sendiri. Situs-situs sejarah dirobohkan. Ini adalah hal yang harus dipertimbangkan dengan serius oleh para pemimpin daerah,” kata Prabowo kepada para peserta di Sentul International Convention Center.
Dia menyatakan bahwa pengalaman sejarah panjang Indonesia — dari masa penjajahan dan intervensi asing hingga perjuangan kemerdekaan — harus sepenuhnya dipahami oleh para pemimpin daerah yang dipercaya memerintah saat ini.
Pemahaman seperti itu, kata Prabowo, sangat penting untuk mencegah terulangnya kesalahan masa lalu dalam tata kelola modern dan memastikan keputusan kebijakan mencerminkan pelajaran dari perjuangan nasional sebelumnya.
Presiden menyoroti terus terjadinya kasus pengabaian terhadap peninggalan bersejarah, termasuk penghancuran prasasti dan situs yang seharusnya dilindungi negara.
Dia mengatakan hilangnya situs-situs tersebut mencerminkan kegagalan yang lebih luas dalam menghormati memori para pejuang kemerdekaan dan identitas Indonesia.
Berita terkait: Sumatera Selatan hidupkan kembali Nyambai Ugan untuk lestarikan warisan leluhur
“Saya bertanya, di mana stasiun RRI yang digunakan Bung Tomo saat pertempuran 10 November? Apakah masih ada? Di mana situs-situs Majapahit? Saya dengar beberapa sudah menjadi pabrik,” ujar Prabowo.
Dia menekankan bahwa pemerintahan Indonesia saat ini ada karena pengorbanan generasi sebelumnya, sehingga penghormatan terhadap sejarah merupakan bagian integral untuk menjaga kesinambungan dan persatuan bangsa.
“Kita berada di sini hari ini melalui perjuangan panjang dan melalui kepemimpinan presiden dan pemerintah sebelum kita,” kata Prabowo, menyerukan peningkatan kesadaran sejarah di kalangan pejabat.
Rakornas Pusat dan Daerah 2026 merupakan platform penting untuk menyelaraskan kebijakan nasional dan daerah dalam kerangka pembangunan yang terpadu.
Rapat ini dihadiri sekitar 4.400 peserta dari seluruh Indonesia, termasuk menteri, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, dan anggota forum koordinasi pimpinan daerah.
Forum ini bertujuan memperkuat koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sekaligus menyelaraskan program pembangunan nasional dengan prioritas dan kondisi lokal.
Berita terkait: Kapal ekspedisi “Spirit of Majapahit” tiba di Taiwan
Penerjemah: Fathur Rochman, Raka Adji
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2026