loading…
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir. Foto/Dok SindoNews
JAKARTA – Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mendukung keputusan Polri berada di bawah presiden. Menurutnya, Indonesia udah lebih dari dua dasawarsa menjalani reformasi dengan segala konsekuensi dan capaian-capaian pentingnya.
Salah satu hasilnya adalah penempatan lembaga-lembaga strategis negara langsung di bawah presiden. “Indonesia sudah lebih dari 20 tahun melakukan reformasi dengan segala risikonya. Hasil dari reformasi 1998 justru menempatkan institusi-institusi penting langsung di bawah presiden,” ujar Haedar di Universitas Muhammadiyah Semarang, Kamis (29/1/2026) malam.
Dia berpandangan, daripada mengubah struktur kelembagaan lagi, sebaiknya bangsa ini fokus untuk mengonsolidasikan reformasi yang sudah berlangsung. Perubahan struktural justru dinilainya berpotensi menciptakan masalah-masalah baru.
Baca juga: Mantan Kapolda Rikwanto Kasih Paham Kapolres Sleman soal Kasus Hogi Minaya
Menurut dia, masalah-masalah yang timbul di institusi negara seperti Polri, TNI, ataupun lembaga pemerintahan lain lebih baik diselesaikan lewat reformasi internal. “Kalau ada permasalahan di Polri, TNI, atau komponen negara lainnya, lebih baik dilakukan reformasi dari dalam. Itu jauh lebih substantif,” tambahnya.
Dia juga mengingatkan bahwa menaruh institusi seperti TNI atau Polri di bawah kementerian malah berisiko menambah masalah birokrasi. Pasalnya, reformasi birokrasi di level kementerian sendiri belum sepenuhnya selesai dan masih menghadapi persoalan korupsi.