Presiden Sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, telah mengesahkan sebuah undang-undang reformasi yang akan membuka jalan bagi peningkatan privatisasi di sektor minyak nasional negara Amerika Selatan itu. Langkah ini memenuhi salah satu tuntutan kunci dari rekannya di Amerika Serikat, Donald Trump.
Pada Kamis lalu, Rodriguez menggelar upacara penandatanganan bersama sejumlah pekerja minyak negara. Ia memuji reformasi ini sebagai langkah positif bagi perekonomian Venezuela.
“Kita berbicara tentang masa depan. Kita berbicara tentang negara yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita,” ujar Rodriguez.
Upacara tersebut berlangsung hanya beberapa jam setelah Majelis Nasional—yang didominasi anggota Partai Sosialis Bersatu pimpinan Rodriguez—menyepakati reformasi tersebut.
“Hanya hal-hal baik yang akan datang setelah penderitaan,” kata Jorge Rodriguez, ketua majelis dan saudara dari presiden sementara.
Sejak penculikan mantan pemimpin Venezuela, Nicolas Maduro, beserta istrinya Cilia Flores oleh militer AS pada 3 Januari lalu, pemerintahan Trump telah berupaya mendesak Presiden Rodriguez untuk membuka sektor minyak negara itu bagi investasi asing.
Trump bahkan pernah memperingatkan bahwa Rodriguez bisa “membayar harga yang sangat mahal, mungkin lebih mahal daripada Maduro,” jika ia gagal memenuhi tuntutannya.
Undang-undang yang disahkan Kamis lalu akan memberikan kendali atas penjualan dan produksi minyak Venezuela kepada perusahaan-perusahaan swasta.
Hal ini juga akan mewajibkan sengketa hukum diselesaikan di luar pengadilan Venezuela—perubahan yang telah lama diupayakan perusahaan asing yang berargumen bahwa sistem peradilan di negara itu didominasi oleh partai sosialis penguasa.
Rancangan undang-undang itu juga akan membatasi royalti yang dikumpulkan pemerintah sebesar 30 persen.
Sementara Rodriguez menandatangani undang-undang reformasi, pemerintahan Trump secara bersamaan mengumumkan akan melonggarkan beberapa sanksi yang membatasi penjualan minyak Venezuela.
Departemen Keuangan AS menyatakan akan mengizinkan transaksi terbatas oleh pemerintah Venezuela dan perusahaan minyak negara PDVSA yang “diperlukan untuk pengangkutan, ekspor, re-ekspor, penjualan, penjualan kembali, pasokan, penyimpanan, pemasaran, pembelian, pengiriman, atau transportasi minyak asal Venezuela, termasuk penyulingannya, oleh entitas AS yang mapan.”
Sebelumnya, seluruh sektor minyak Venezuela dikenai sanksi menyeluruh AS yang diberlakukan pada 2019, di bawah masa jabatan pertama Trump sebagai presiden.
Serangkaian perubahan yang diumumkan Kamis lalu dirancang untuk membuat pasar minyak Venezuela lebih menarik bagi perusahaan-perusahaan minyak asing, yang banyak di antaranya masih enggan berinvestasi di negara itu.
Di bawah kepemimpinan Maduro, Venezuela mengalami gelombang represi politik dan ketidakstabilan ekonomi, dan sebagian besar pemerintahannya tetap utuh, meskipun Maduro sendiri saat ini menunggu persidangan di sebuah penjara di New York.
Penculikannya mengakibatkan puluhan kematian, dan para kritikus menuduh AS melanggar kedaulatan Venezuela.
Venezuela menasionalisasi sektor minyaknya pada tahun 1970-an, dan pada 2007, pendahulu Maduro, Hugo Chavez, mendorong pemerintah untuk meningkatkan kendali dan mengasingkan aset-aset yang dipegang pihak asing.
Pasca penculikan Maduro, pejabat-pejabat pemerintahan Trump menyatakan bahwa AS akan menentukan kepada siapa dan di bawah kondisi apa minyak Venezuela dijual, dengan hasil penjualannya disimpan di rekening bank yang dikendalikan AS.
Kekhawatiran mengenai kelegalan tindakan semacam itu atau kedaulatan Venezuela telah diabaikan oleh Trump dan sekutunya, yang sebelumnya menegaskan bahwa minyak Venezuela seharusnya “menjadi milik” AS.