loading…
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio. Foto/anadolu
WASHINGTON – Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengakui bahwa setiap usaha untuk menggulingkan rezim Iran akan terbukti susah. Oleh karena itu, dia mengatakan Amerika Serikat bisa menyerang Iran secara “preemptif”.
Komentarnya ini muncul ketika Presiden AS Donald Trump meningkatkan ancaman ke Teheran. Hal ini terjadi setelah berminggu-minggu aksi protes keras di seluruh Iran, yang dipicu oleh kesulitan ekonomi dan penurunann tajam nilai mata uang rial Iran. Pihak berwenang Iran menyatakan jumlah korban tewas lebih dari 3.000 orang, meskipun perhitungan lain menunjukkan angkanya mungkin jauh lebih tinggi. Teheran menuduh AS dan Israel yang menghasut kekerasan ini.
Trump secara terbuka mendukung para demonstran, mengatakan “bantuan akan datang” dan mengklaim “armada besar” sedang dalam perjalanan. Ini karena aset militer AS tambahan – termasuk kelompok kapal induk penyerang – telah dikirim ke Timur Tengah.
Berbicara dalam sidang Komite Hubungan Luar Negeri Senat pada Rabu lalu, Rubio mengatakan adalah “bijaksana dan hati-hati” untuk mempertahankan postur militer AS di kawasan itu. Kehadiran militer tersebut “dapat merespons dan berpotensi… mencegah serangan terhadap ribuan prajurit Amerika dan fasilitas lain di wilayah itu secara preemptif,” ujarnya. Dia menambahkan, “Saya harap hal itu tidak terjadi.”
Rubio menggambarkan Iran sebagai negara yang “lebih lemah dari sebelumnya” tapi memperingatkan bahwa Teheran telah mengumpulkan “ribuan dan ribuan” rudal balistik jarak jauh.
Dia juga mengakui bahwa prospek untuk perubahan rezim akan “lebih kompleks” dibandingkan di Venezuela, di mana AS mendukung penggulingan Presiden Nicolas Maduro awal bulan ini.
CNN melaporkan pada Kamis bahwa Trump sedang mempertimbangkan sebuah serangan militer besar-besaran baru terhadap Iran. Sumber-sumber jaringan itu mengklaim opsi yang sedang dipertimbangkan termasuk serangan terhadap pejabat Iran yang diyakini AS bertanggung jawab atas kematian terkait protes, serta serangan ke situs nuklir dan lembaga pemerintah.