Selama berbulan-bulan, Eropa telah mengancam akan mengambil tindakan terhadap perusahaan-perusahaan teknologi besar Amerika Serikat sebagai balasan atas perang dagang Trump dengan blok tersebut. Dengan eskalasi terkini terkait tawaran kontroversial AS untuk Greenland, beberapa negara Eropa kemungkinan akan mengikuti jejak tersebut.
Pemerintah Prancis mengumumkan akan menghentikan penggunaan platform konferensi video AS seperti Microsoft Teams dan Zoom, dan menggantikannya dengan Visio, sebuah platform lokal.
“Tujuannya adalah mengakhiri penggunaan solusi non-Eropa dan menjamin keamanan serta kerahasiaan komunikasi elektronik publik dengan mengandalkan alat yang tangguh dan berdaulat,” ujar Menteri Delegasi untuk Pelayanan Sipil dan Reformasi Negara, David Amiel, seperti dikutip. “Strategi ini menegaskan komitmen Prancis terhadap kedaulatan digital di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan kekhawatiran akan pengawasan asing atau gangguan layanan.”
Visio, yang akan mulai digunakan pemerintah Prancis pada 2027, merupakan bagian dari Suite Numérique, serangkaian aplikasi sumber terbuka yang dirancang untuk aparatur sipil dan dikembangkan oleh pemerintah Prancis berkolaborasi dengan Belanda dan Jerman. Platform ini mendefinisikan dirinya sebagai “ruang kerja yang berdaulat” dan menawarkan perangkat mirip Microsoft Teams dan Google Drive.
Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang dulunya sekutu erat, menemui banyak perbedaan pandangan tahun lalu akibat ancaman dan tuntutan Trump (misalnya keinginannya untuk mengambil alih Greenland).
Salah satu poin perselisihan utama antara dua kekuatan adidaya ini adalah regulasi teknologi. Uni Eropa bertujuan mengatur platform digital dan perusahaan teknologi sesuai ketentuannya sendiri, yang telah dilakukan bertahun-tahun melalui undang-undang penting seperti Digital Services Act. Namun pemerintahan Trump, didorong oleh Silicon Valley, memandang upaya ini sebagai “pemerasan dari seberang lautan” dan berupaya menekan UE untuk mencabut beberapa pembatasan melalui tarif.
Hasilnya, fokus Eropa terhadap kedaulatan digital semakin menguat. Gagasan ini bukan hal baru, namun kembali mendapat perhatian seiring mengakarnya peran sentral teknologi dalam masyarakat dan politik. Dominasi AS dalam industri teknologi membuat blok tersebut, seperti kebanyakan negara di dunia, sangat bergantung pada keunggulan Amerika.
Dalam pidato State of the Union tahun lalu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menekankan komitmen Eropa terhadap kedaulatan teknologi.
“Dan saya ingin sangat jelas dalam satu hal: Baik dalam regulasi lingkungan maupun digital. Kami menetapkan standar kami sendiri. Kami menetapkan regulasi kami sendiri. Eropa akan selalu memutuskan untuk dirinya sendiri,” kata von der Leyen mengenai Amerika Serikat.
Negara-negara Eropa, khususnya Prancis, tidak segan mengancam akan menggunakan ‘bazoka’ tarif Eropa, yaitu instrumen anti-paksaan.
Sejak musim panas lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron mendesak Komisi Eropa untuk mempertimbangkan instrumen anti-paksaan tersebut. Jika tarif balasan tradisional menyasar barang fisik, instrumen anti-paksaan akan memungkinkan UE memberlakukan pembatasan pada jasa, termasuk layanan digital dari raksasa teknologi AS seperti Apple, Google, dan Meta.
Meski tampaknya Eropa belum sepenuhnya siap meluncurkan ‘bazoka’, dilaporkan bahwa blok tersebut juga mempersiapkan tindakan di tingkat uni. Menurut laporan Wall Street Journal pekan lalu, lembaga eksekutif uni sedang menyusun undang-undang kedaulatan teknologi.