Senin, 26 Januari 2026 – 11:58 WIB
Jakarta, VIVA – Beberapa menteri kabinet dan pejabat negara dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke rumah pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, pada hari Minggu tanggal 25 Januari 2026.
Baca Juga :
Grace Natalie Sebut PSI Dukung Prabowo Presiden 2 Periode
Menurut postingan di akun Instagram @sekretariat.kabinet yang dikutip pada Senin, 26 Januari 2026, pemanggilan beberapa menteri kabinet itu dilakukan Prabowo setelah dia menyelesaikan serangkaian kunjungan luar negeri dari Inggris sampai Prancis beberapa waktu yang lalu.
Para menteri diminta untuk memberikan laporan khusus tentang perkembangan dari sejumlah program strategis yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing dalam beberapa waktu terakhir.
Baca Juga :
Prabowo Temui Zinedine Zidane Bahas Upaya Majukan Sepak Bola Nasional
Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Hambalang, Bogor, Jawa Barat
Photo : ANTARA/HO-Sekretariat Kabinet
Postingan di akun Instagram @sekretariat.kabinet itu menjelaskan bahwa masing-masing menteri, seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dimintai laporan tentang perkembangan sektor perbankan oleh Prabowo.
Baca Juga :
Sadar dari Pingsan, Menteri Tranggono dapat Telepon dari Presiden Prabowo
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, diminta soal laporan perkembangan sektor energi, khususnya dari sektor minyak dan gas (migas).
Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, diminta melaporkan tentang perkembangan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia.
Kemudian, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Agus Subiyanto, ditanyai tentang perkembangan kebijakan di sektor pertahanan.
Sementara Jaksa Agung ST Burhanuddin, juga diminta melaporkan tentang perkembangan Satgas Penertiban Kawasan Hutan.
Daftar nama beberapa menteri kabinet dan pejabat negara yang juga diminta menghadap ke Hambalang antara lain yakni Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Sekretaris Kabinet Tedy Indra Wijaya, Kepala BIN M. Herindra, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Indonesia Dinilai Harus Mampu Ubah ‘Permainan’ di Dewan Perdamaian Gaza
Jika harus bergabung, maka Indonesia harus mampu mengubah dinamika di internal Dewan Perdamaian Gaza, yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
VIVA.co.id
25 Januari 2026