Kepala Daerah Diminta Segera Realisasikan Program Kementerian Sosial

Lubuk Basung (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan program bantuan sosial dari Kementerian Sosial untuk korban bencana harus segera ditindaklanjuti oleh bupati atau wali kota di daerah terdampak.

Tito, yang juga menjabat sebagai kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatra, mendesak para kepala daerah untuk segera menyelesaikan data calon penerima manfaat.

“Saya beri batas waktu sampai Senin (26 Jan), dan akan saya perpanjang sampai Senin (2 Feb). Jika datanya tidak dikirimkan, saya akan tutup programnya dan umumkan bupati atau wali kota mana yang tidak menjalankan tugasnya,” ujarnya usai meresmikan hunian sementara di Kayu Pasak, Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, pada Sabtu.

Menurut Tito, program bantuan saat ini mencakup bantuan perlengkapan rumah tangga senilai Rp3 juta untuk korban bencana, bantuan stimulan ekonomi Rp5 juta, serta tunjangan makan harian sebesar Rp15.000 per orang.

Dia mengatakan kewenangan untuk menentukan penerima yang layak ada pada bupati atau wali kota di daerah terdampak, berdasarkan data terverifikasi warga yang berhak menerima bantuan.

Sebagai contoh, Tito menyebut warga yang rumahnya hanya rusak ringan tapi sawahnya hancur total bisa diusulkan untuk menerima bantuan stimulan ekonomi Rp5 juta sambil menunggu revitalisasi lahan pertanian oleh Kementerian Pertanian.

Dia menambahkan, penerima manfaat juga bisa segera didaftarkan dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

“Bupati atau wali kota di daerah bencana harus mengidentifikasi penerima yang layak dan berkoordinasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah untuk mempercepat proses PKH,” katanya.

Tito menekankan, pengiriman data ke pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi tidak perlu menunggu sampai semua data lengkap.

“Kalau sebagian data sudah siap, kirim segera sambil terus menyelesaikan sisanya,” ucapnya.

MEMBACA  Pendistribusian bantuan sosial berdasarkan regulasi, kata Kementerian

“Berdasarkan data yang kami terima, lima daerah belum mengirimkan data untuk program Kemsos, sementara 47 daerah sudah. Kami akan fokus membahas ini,” tambahnya.

Banjir bandang, tanah longsor, dan banjir melanda Kabupaten Agam, Sumatra Barat, pada 27 November 2025, mengakibatkan 166 korban jiwa, 36 orang dilaporkan hilang, kerusakan pada 2.284 rumah, 121 sekolah terdampak, serta fasilitas lainnya.

Total kerugian dari bencana yang melanda 16 kecamatan tersebut diperkirakan mencapai Rp6,51 triliun.

Pada hari Sabtu, 117 unit hunian sementara secara resmi diresmikan penggunaannya di lapangan sepak bola SD Negeri 05 Kayu Pasak, Palembayan.

*Penerjemah: Altas, Azis Kurmala
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2026*

Tinggalkan komentar