JAKARTA (ANTARA) – Pemerintah Indonesia akan mulai memberikan insentif bulanan langsung kepada dokter spesialis yang bertugas di daerah terpencil mulai Januari 2026. Hal ini diumumkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada Kamis, sebagai upaya memastikan penyaluran insentif lebih tepat sasaran.
Sadikin menyatakan pemerintah pusat akan menyalurkan Rp30 juta (sekitar US$1.800) per bulan untuk setiap spesialis yang memenuhi syarat. Kebijakan ini mengakhiri sistem lama dimana dana disalurkan lewat pemerintah daerah via anggaran alokasi khusus.
Insentif ini berlaku bagi sekitar 1.500 spesialis yang ditugaskan di daerah tertinggal dan sulit terjangkau, berdasarkan Peraturan Presiden yang diterbitkan Agustus 2025.
“Waktu itu, karena di tengah tahun, dananya ditransfer ke pemerintah daerah melalui dana alokasi khusus. Tapi tidak semua daerah menerapkannya,” jelas Sadikin kepada wartawan.
Menurutnya, penyaluran yang tidak merata terjadi karena perbedaan prioritas anggaran pemerintah daerah, sehingga menyebabkan keterlambatan atau bahkan gagal cair.
“Untuk mengatasi ini, pemerintah pusat kini akan menyalurkan insentif secara langsung, sekaligus memperbaiki mekanisme distribusinya,” tambahnya.
Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Perpres No. 81 Tahun 2025 pada Agustus lalu, yang memberikan insentif khusus bagi spesialis, subspesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis yang bertugas di daerah terpencil.
Pada tahap awal, insentif bulanan Rp30 juta akan diberikan kepada spesialis yang bekerja di fasilitas kesehatan milik daerah yang berlokasi di wilayah prioritas.
Daerah penerima ditentukan berdasarkan kriteria seperti akses terbatas, kekurangan tenaga medis, dan lokasi yang dianggap perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat.
Insentif ini diberikan di atas gaji pokok dan tunjangan lainnya yang diatur dalam peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
Selain dukungan finansial, spesialis yang tercakup dalam peraturan ini akan mendapat peluang pengembangan karier, pendidikan, dan pelatihan.
Pemerintah pusat juga mendorong pemerintah daerah untuk mendukung inisiatif ini dengan mengalokasikan anggaran, pengadaan logistik, serta menyediakan fasilitas pendukung seperti perumahan, transportasi, dan keamanan.
Sadikin menegaskan kebijakan ini bertujuan memperkuat layanan kesehatan di daerah terpencil dan tertinggal, serta memastikan insentif diterima penuh dan tepat waktu oleh para spesialis.
*Reporter: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2026*