Selasa, 20 Januari 2026 – 17:08 WIB
Jakarta, VIVA – Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan kalau Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menyasar kelompok anak yang paling rentan. Ini termasuk anak-anak dari hasil pernikahan dini, pernikahan siri, dan juga anak putus sekolah yang selama ini belum tercatat di sistem administrasi negara.
Baca Juga:
32.000 Pegawai SPPG jadi PPPK pada 1 Februari 2026
Kepala BGN, Dadan Hindayana, bilang masih banyak penerima manfaat MBG yang terlewat dari pendataan karena tidak punya Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Suasana dapur MBG di Brebes saat akan menyiapkan makanan untuk disalurkan ke sekolah
Baca Juga:
Bos BGN Bilang Keracunan MBG Menurun, tapi Ada SPPG yang Masih Langgar SOP
“Perlu diketahui bahwa banyak anak balita, termasuk ibu hamil dan menyusui, yang belum terdaftar di sistem kenegaraan. Contohnya, anak dari pernikahan dini atau siri sering tidak punya NIK,” kata Dadan dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI.
Menurut dia, kondisi ini membuat BGN tidak bisa hanya mengandalkan data nasional untuk menyalurkan MBG.
Baca Juga:
Meutya Hafid: Anak-anak Tak Boleh ‘Masuk Hutan Digital’ Sendirian
Pendataan ulang harus dilakukan secara manual sampai ke level paling bawah. “Jadi, kita harus data ulang ke setiap RT untuk memastikan mereka dapat makan bergizi, termasuk anak putus sekolah usia 0 sampai 18 tahun,” ujarnya.
BGN juga menyoroti anak putus sekolah yang tidak terakomodir di sistem pendidikan formal. Meski begitu, mereka tetap jadi sasaran utama MBG. “Jadi meskipun putus sekolah, sebagian mungkin masuk sekolah rakyat, yang belum akan kita kumpulkan di satu tempat untuk dapat program ini,” jelas Dadan.
Dalam perluasan sasaran, BGN juga melakukan penataan ulang mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ini diiringi kebijakan penutupan portal mitra secara permanen.
“SPPG yang sudah operasional ada 21.102, dan ada potensi tambah 14.145 data terverifikasi. Jadi total mitra yang terdaftar di portal itu 35.247,” kata Dadan. Jumlah ini melebihi target nasional pembentukan SPPG. “Padahal target kita cuma 28.000 SPPG untuk aglomerasi,” tegasnya.
Untuk memastikan program tepat sasaran, BGN melakukan langkah korektif seperti verifikasi lapangan dan pembersihan data.
Halaman Selanjutnya
“Langkah BGN di antaranya melakukan pengecekan detail ulang di lapangan, apakah SPPG atau calon mitra yang terdaftar betul melakukan kegiatan atau tidak,” ujarnya.