loading…
India awasi ketat masjid dan madrasah di Kashmir. Foto/X/@MujtabaAasif
NEW DELHI – Mohammad Nawaz Khan menyesali hari saat ayahnya, Sanaullah Khan, seorang pensiunan pegawai pemerintah, setuju untuk memimpin panitia pengelola masjid lingkungan di kota utama Srinagar, Kashmir yang dikelola India.
Kekhawatiran Khan dimulai awal bulan ini setelah polisi mulai membagikan formulir empat halaman, yang judulnya “pemrofilan masjid”, kepada para petugasnya. Hal ini memicu kekhawatiran akan meningkatnya pengawasan dan tuduhan kebijakan diskriminatif terhadap penduduk di wilayah mayoritas Muslim yang diperebutkan itu.
Satu halaman formulir mengumpulkan informasi tentang masjid itu sendiri, menanyakan tentang “aliran ideologis” yang dianutnya, tahun berdirinya, sumber dananya, pengeluaran bulanan, kapasitas jamaah, dan detail kepemilikan tanah tempat bangunan itu berdiri.
Tiga halaman sisanya mengumpulkan detail pribadi orang-orang – seperti imam, muazin, khatib, dan lainnya – yang terkait dengan masjid. Termasuk nomor ponsel, email, paspor, kartu kridit, dan detail rekening bank mereka. Kolom-kolom yang lebih sensitif dalam formulir itu meminta responden untuk menyatakan apakah mereka punya keluarga di luar negeri, “organisasi” yang mereka ikuti, bahkan model ponsel dan akun media sosial mereka.
Formulir serupa juga sudah dibagikan kepada pengelola “madrasah” (sekolah agama) di wilayah tersebut.
“Ini bukan tempat di mana kamu bisa hidup dengan tenang. Setiap saat, kami disuruh mengisi satu formulir atau yang lain,” kata Nawaz, 41 tahun, kepada Al Jazeera saat duduk di toko kelontongnya di daerah Jawahar Nagar, Srinagar.
“Mereka minta informasi yang sangat rinci tentang lembaga keagamaan dan orang-orang yang terlibat. Formulirnya menanyakan detail tentang afiliasi aliran, sumber dana, kepemilikan tanah, kegiatan sosial, dan masih banyak lagi,” ujarnya.
“Saya tidak paham kenapa polisi butuh informasi pribadi sebanyak itu. Menyimpan catatan sedetail itu tidak aman bagi keluarga seperti saya. Di daerah konflik seperti Kashmir, hal ini bisa berakibat serius.”
Warga merasa aktivitas polisi ini tidak terasa seperti survei rutin, tapi lebih seperti upaya negara untuk mengontrol lembaga-lembaga keagamaan Kashmir yang secara tradisional mengurus urusannya sendiri.
Mutahida Majlis-e-Ulema (MMU), badan payung terbesar kelompok-kelompok keagamaan Islam di Kashmir, menentang pemrofilan masjid ini. Mereka menyebutnya sebagai upaya untuk mengendalikan lembaga keagamaan.