Kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk berkunjung ke Sudan dan menyatakan rakyat di negara tersebut sedang mengalami ‘neraka’.
Diterbitkan Pada 18 Jan 2026
Kepala hak asasi manusia PBB Volker Turk menyatakan perang di Sudan telah membuat rakyatnya menjalani “kengerian dan neraka”, seiring populasi Sudan yang terus menghadapi kerawanan pangan akut serta pengungsian.
Dalam kunjungan pertamanya ke Sudan sejak perang dimulai pada April 2023, Turk menyebut “tercela” bahwa dana yang “semestinya digunakan untuk meringankan penderitaan penduduk” justru dihabiskan untuk persenjataan canggih, khususnya drone.
Rekomendasi Cerita
PBB telah berulang kali memperingatkan keterlibatan aktor asing dalam perang saudara Sudan.
Uni Emirat Arab berulang kali dituding memasok persenjataan, dukungan, dan sokongan politik kepada Pasukan Dukungan Cepat (RSF) meskipun Abu Dhabi secara konsisten menyangkal.
Sementara itu, Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) didukung oleh Mesir dan Arab Saudi. Tentara juga dilaporkan menerima senjata, termasuk drone, dari Iran dan Turki.
Namun Turk menyatakan dari Port Sudan, di pesisir Laut Merah Sudan, bahwa negara tersebut menghadapi “meningkatnya militerisasi masyarakat oleh semua pihak dalam konflik, termasuk melalui persenjataan warga sipil serta perekrutan dan penggunaan anak-anak”.
Pada 2023, negara itu terjerumus ke dalam perang saudara mematikan setelah SAF dan RSF bertarung memperebutkan kekuasaan.
(Al Jazeera)
‘Pelanggaran Mengerikan’
Kepala hak asasi manusia PBB itu menjelaskan bahwa ia mendengar kesaksian kekejaman “yang tak tertahankan” dari para penyintas serangan di Darfur, serta memperingatkan kejahatan serupa yang terjadi di episentrum pertempuran saat ini, wilayah Kordofan.
Dia mengatakan kesaksian-kesaksian itu harus didengar oleh “para komandan konflik ini dan mereka yang mempersenjatai, mendanai, dan mengambil untung dari perang ini”.
“Kita harus memastikan bahwa pelaku pelanggaran mengerikan ini menghadapi keadilan terlepas dari afiliasinya,” ujar Turk, dengan memperingatkan bahwa serangan berulang terhadap infrastruktur sipil dapat menjadi “kejahatan perang”.
Pemimpin PBB itu menyerukan kedua belah pihak untuk “menghentikan serangan tak tertahankan terhadap objek-objek sipil yang sangat dibutuhkan penduduk, termasuk pasar, fasilitas kesehatan, sekolah, dan tempat penampungan”.
Kedua pihak dalam konflik telah dituduh melakukan kejahatan perang, namun terdapat sorotan khusus pada RSF, yang dituduh oleh kelompok pemantau telah membunuh setidaknya 1.500 orang dalam perebutan el-Fasher di Darfur pada Oktober lalu.
Menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), pada tahun 2025, sebanyak 30,4 juta orang dari total populasi 46,8 juta di Sudan membutuhkan bantuan kemanusiaan.
Populasi tersebut menghadapi kerawanan pangan akut dan krisis gizi, terutama di wilayah Darfur dan Kordofan. Di saat bersamaan, wabah penyakit memperburuk situasi.
Terlebih lagi, Sudan sedang menghadapi krisis pengungsian terbesar di dunia, dengan perkiraan 13,6 juta orang mengungsi akibat pertempuran yang berlangsung.