Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia mengajukan tambahan dana hingga Rp74 triliun untuk memulihkan infrastruktur terdampak bencana di tiga provinsi Sumatra. Dana ini untuk proyek mitigasi yang diperluas guna mengurangi risiko kedepannya.
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan, perkiraan dana itu mencerminkan rencana baru membangun sabo dan bendungan penahan di daerah rawan longsor, khususnya di Aceh. Tujuannya mengontrol aliran air, sediment, dan material pasca banjir dan tanah longsor baru-baru ini.
“Longsor di jalan Gayo Lues itu benar-benar jadi alarm peringatan buat saya,” kata Dody kepada wartawan pada Jumat, menekankan urgensi penguatan pencegahan bencana di daerah hulu.
Proposal ini akan diajukan sebagai master plan ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk ditinjau, lalu disetujui komite pengarah antar kementerian, dan terakhir diajukan permintaan anggaran ke Kemenkeu.
Dana yang diminta hanya mencakup proyek di bawah Kementerian PU. Kebutuhan anggaran tambahan untuk perbaikan infrastruktur pascabencana masih disiapkan oleh Kementerian Perhubungan.
Kementerian juga merencanakan pengerukan di muara Sungai Tamiang. Akan dikerahkan satgas khusus untuk melebarkan outlet sungai dan mempercepat pembuangan air serta sediment ke laut guna mengurangi risiko banjir.
Sebelumnya, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono memperkirakan kebutuhan dana awal untuk pemulihan infrastruktur dasar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebesar Rp51,8 triliun.
Terpisah, pemerintah memproyeksikan sekitar Rp8,2 triliun untuk membangun kembali atau memperbaiki 238.783 rumah yang rusak akibat bencana di ketiga provinsi tersebut.
Berita terkait: Indonesia percepat operasi perumahan dan cuaca untuk pemulihan banjir Sumatra
Berita terkait: Indonesia rencanakan pemulihan tiga tahun pasca banjir mematikan di Sumatra
Berita terkait: KSP Indonesia salurkan bantuan darurat ke Aceh terdampak banjir
*Penerjemah: Bayu Saputra, Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2026*