Pengakuan Israel terhadap Somaliland pada 26 Desember nyatanya sedikit berkaitan dengan aspirasi masyarakat di wilayah pecahan Somalia barat laut itu. Langkah tersebut justru merupakan hasil dinamika geopolitik yang berubah dan tatanan global yang kian terfragmentasi. Isu yang sebelumnya terpinggirkan kini terseret ke pusat persaingan kekuatan regional dan internasional.
Kawasan Tanduk Afrika dan koridor Laut Merah, yang ditopang oleh Selat Bab al-Mandab—salah satu titik laut paling vital di dunia—kini menjadi arena persaingan sengit. Israel, negara-negara Teluk, Turki, Mesir, Ethiopia, Eritrea, dan Cina terlibat secara mendalam. Dalam konteks ini, pengakuan Israel terhadap Somaliland menandakan hal yang lebih luas: makin maraknya pemanfaatan gerakan separatis sebagai instrumen pengacau dalam strategi geopolitik di Timur Tengah dan Tanduk Afrika.
Apa yang disebut para pakar sebagai “Poros Separatis” telah terlihat di Libya, Yaman, Sudan, Somalia, dan Suriah. Dipimpin Israel dan didukung jaringan mitra regional, poros ini menyasar negara-negara yang pemerintah pusatnya, tergerus konflik, hanya menguasai wilayahnya secara parsial. Logikanya sederhana: lemahkan otoritas pusat, dongkrak wilayah pecahan, dan kembangakan entitas dependen yang bersedia beraliansi dengan Israel serta menandatangani Perjanjian Abraham.
Bagi Israel, entitas politik klien yang muncul ini menawarkan pijakan strategis di kawasan volatil. Dari sana, Israel dapat memantau rival, memproyeksikan kekuatan, mengamankan rute maritim kunci, dan memperluas jaringan intelijen. Lambat laun, Israel juga berharap strategi ini dapat memaksa “negara induk” untuk bergabung dengan Perjanjian Abraham. Namun, pendekatan ini mengandung kontradiksi. Alih-alih mengukuhkan perjanjian, ia justru berisiko mendestabilisasi kawasan lebih lanjut dan menggerus legitimasi perjanjian tersebut. Arab Saudi, yang lama dianggap Washington dan Tel Aviv sebagai tujuan utama normalisasi regional, kini memimpin upaya kolektif untuk membendung Poros Separatis.
Perebutan Laut Merah
Di balik persaingan geopolitik yang lebih luas, pengakuan Israel terhadap Somaliland erat kaitannya dengan kompetisi akses ke Laut Merah. Selat Bab al-Mandab, yang menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden, dilalui sekitar 10% perdagangan global. Kendali atas pelabuhan dan garis pantai di rute ini memberikan pengaruh luar biasa terhadap perdagangan internasional. Garis pantai Somaliland yang panjang pun menjadi rebutan strategis. Dengan mengakui Somaliland, Israel berusaha mengukuhkan diri dalam geografi strategis Tanduk Afrika.
Kompetisi ini tampak jelas pada Januari 2024, saat Ethiopia menandatangani Memorandum Kesepahaman yang kontroversial dengan Somaliland, menawarkan pengakuan politik sebagai imbalan akses ke laut. Bagi Ethiopia, negara terkurung daratan paling padat di dunia, kesepakatan ini jelas menarik secara strategis. Namun, ia berumur pendek. Pada Desember 2024, setelah perundingan yang difasilitasi Turki di Ankara, Somalia dan Ethiopia menyepakati kerangka yang menegaskan kembali kedaulatan Somalia dan mengisyaratkan pengaturan akses laut di bawah otoritas Somalia—menandai mundur dari logika ‘pengakuan-untuk-akses’. Episode ini menyoroti kerapuhan pengaturan semacam itu dan intensitas kontes geopolitik seputar status Somaliland.
Cina juga kian aktif. Keputusan Somaliland menjalin hubungan dengan Taiwan menarik perhatian Beijing, mengingat komitmen teguh Cina pada kebijakan “Satu Cina” dan pandangannya bahwa keterlibatan dengan Taipei adalah tantangan langsung. Secara konsisten, Cina mendukung kedaulatan dan integritas teritorial Somalia, memanfaatkan pengaruh diplomatik dan ekonominya untuk mengimbangi dinamika separatis yang dianggapnya destabilisasi. Beijing kini berupaya mencegah aktor regional kunci, termasuk Ethiopia, mengakui Somaliland.
Bagi Cina, Tanduk Afrika bukan sekadar soal pelabuhan, jalur pelayaran, dan sumber daya mineral. Ia juga tentang mencegah preseden pemisahan diri menyebar serta mengatasi langkah-langkah yang dapat membangkitkan keberanian Taiwan. Hasilnya adalah panggung yang semakin padat dan fluktuatif, tempat persaingan kekuatan global bersinggungan dengan aspirasi lokal yang belum terselesaikan.
Aliansi Timur Tengah Baru dan Pilihan Somalia
Pengakuan Israel terhadap Somaliland telah mempercepat realineasi yang lebih luas di Timur Tengah. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang dulu mitra dekat, kini kian berselisih, sementara Turki, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir mulai berkoordinasi untuk melawan apa yang mereka anggap sebagai “Poros Separatis” yang destabilisasi.
Pergeseran ini pertama kali digerakkan oleh majunya Dewan Transisi Selatan di Yaman, yang mengumumkan transisi menuju negara merdeka, lalu diperkuat tajam oleh pengakuan Israel terhadap Somaliland. Bagi Arab Saudi, perkembangan ini merupakan ancaman langsung bagi lingkup pengaruh dan keamanan nasionalnya. Sebagai respons, Riyadh memimpin penyusunan aliansi regional baru yang menghimpun Turki, Mesir, dan Qatar untuk menahan gerakan separatis dan sponsor eksternal mereka.
Setiap anggota aliansi yang muncul ini membawa keprihatinan berbeda. Mesir khawatir pengakuan terhadap Somaliland akan membangkitkan keberanian Ethiopia, negara yang masih berseteru sengit dengannya terkait Bendungan Renaissance Ethiopia. Turki, yang telah berinvestasi besar di sektor keamanan dan ekonomi Somalia lebih dari satu dekade, memandang fragmentasi negara sebagai tantangan langsung bagi kepentingan strategisnya di Tanduk Afrika. Arab Saudi memandang Poros Separatis sebagai bahana eksistensial, bermula dari Yaman, di mana kemajuan separatis langsung merongrong keamanannya. Bersama-sama, negara-negara ini memosisikan diri sebagai pembela kedaulatan dan kohesi regional, sembari mengoordinasikan upaya diplomatik untuk mencegah Washington mengikuti jejak Israel.
Bagi Somalia, implikasinya jelas. Membuat kebijakan luar negerinya bertumpu pada aliansi yang muncul ini bukan lagi soal preferensi, melainkan urgensi. Arab Saudi, Mesir, Turki, dan Qatar berkepentingan langsung menjaga kedaulatan, integritas teritorial, dan kemandirian politik Somalia. Namun, hubungan eksternal Somalia terlalu sering terkesan tidak menentu, ditandai sinyal campur aduk dan kontradiksi internal. Pada momen ancaman eksistensial, bersikap ambigu di antara blok yang bersaing tak lagi memungkinkan. Somalia harus segera mengkalibrasi ulang diplomasinya, memanfaatkan pentingnya geostrategisnya untuk membangun kemitraan yang langgeng dan kredibel.
Yang sama kritisnya adalah kebutuhan akan kohesi politik domestik. Dengan pemilihan parlemen dan presiden dijadwalkan pada Mei, Pemerintah Federal Somalia harus membangun konsensus di antara pemangku kepentingan politik kunci mengenai isu-isu belum terselesaikan dan memecah belah, termasuk amandemen kontroversial terhadap Konstitusi Sementara 2024 dan kerangka pemilu yang kredibel. Presiden Hassan Sheikh Mohamud sejauh ini menunjukkan kesediaan berkompromi yang terbatas. Kegagalan mencapai konsensus domestik yang mendesak berisiko membuka celah bagi Israel dan proksi regionalnya untuk mengeksploitasi perpecahan internal Somalia.
Paradoks Somaliland
Ironisnya, upaya Somaliland memperoleh pengakuan internasional justru mungkin terhambat oleh ketergantungannya pada Israel. Citra global Israel, yang sudah sangat rusak akibat genosida di Gaza, membuat pengakuan dari Tel Aviv menjadi racun politik di sebagian besar dunia Arab dan Muslim. Alih-alih memajukan kepentingan Somaliland, asosiasi ini justru berisiko memperdalam isolasinya.
Langkah ini juga membawa konsekuensi domestik. Segmen signifikan penduduk Somaliland menolak normalisasi hubungan dengan Israel, terutama di tengah klaim luas bahwa Israel mengeksplorasi pemukiman kembali pengungsi Palestina dari Gaza di Somaliland—sebuah tuduhan yang dibantah pimpinan wilayah pecahan itu. Alih-alih mengukuhkan kedaulatan, Somaliland kini menghadapi prospek perbedaan pendapat internal di samping resistensi eksternal yang bertambah.
Tantangan ini diperparah realitas di lapangan yang berubah. Somaliland tidak lagi mengendalikan seluruh wilayah yang diklaimnya sebagai bekas Somaliland Inggris. Pada Juli 2025, negara anggota federal baru, Negara Bagian Timur Laut Somalia, didirikan di sebagian besar wilayah ini dan segera menyatakan kesetiaan kepada Pemerintah Federal Somalia. Kemunculannya memperkuat integritas teritorial Somalia dan lebih melemahkan upaya Somaliland mendapat pengakuan internasional.
Di tingkat diplomatik, keputusan Israel memicu gelombang dukungan internasional bagi Somalia. Organisasi regional dan global kunci, termasuk IGAD, Uni Afrika, Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam, Uni Eropa, dan India, semua menegaskan kembali kedaulatan dan integritas teritorial Somalia. Bahkan Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, bergabung dengan anggota Dewan Keamanan PBB lainnya dalam menyatakan komitmen terhadap persatuan Somalia. Yang dimaksudkan sebagai terobosan bagi Somaliland justru memperkuat posisi diplomatik Somalia, mengungkap paradoks pengakuan dalam sistem internasional yang kian terfragmentasi.
Kecuali Israel berhasil membujuk Presiden AS Donald Trump mengakui Somaliland—tugas berat mengingat bobot aliansi yang dipimpin Saudi—harapan efek domino yang lebih luas tampaknya telah mentok.
Saat Pengakuan Menjadi Bumerang
Pengakuan Israel terhadap Somaliland bukanlah tindakan terisolasi, melainkan bagian dari strategi lebih luas, yang disebut Poros Separatis, yang mengeksploitasi kerapuhan di negara-negara yang dilanda perang dari Libya dan Yaman hingga Sudan, Somalia, dan Suriah. Dengan memberdayakan wilayah pecahan, Israel, didukung mitra regional kunci terutama Uni Emirat Arab, berupaya membentuk ulang tatanan regional. Justru, ia memicu resistensi yang teguh.
Memorandum Kesepahaman Ethiopia dengan Somaliland yang gagal, pembelaan kedaulatan Somalia yang tegas oleh Cina, dan retakan yang makin dalam antara Arab Saudi dengan UEA, semua menggarisbawahi volatilitas dan batas pendekatan ini. Bagi Somaliland, keputusan mengikat strategi pengakuannya pada Israel menjadi bumerang, meningkatkan isolasi diplomatiknya sementara oposisi internal tumbuh dan kendali teritorial melemah.
Bagi Somalia, pelajarannya sama jelasnya. Kelangsungan hidupnya sebagai negara berdaulat kini bergantung pada urgensi, kohesi internal, dan keselarasan kuat dengan aliansi Timur Tengah yang muncul yang memosisikan diri melawan fragmentasi dan pemisahan diri. Jauh dari memajukan ambisi separatis, pengakuan Israel terhadap Somaliland justru mengukuhkan konsensus internasional seputar integritas teritorial Somalia. Ia juga mengungkap batas-batas pengakuan sebagai instrumen geopolitik dalam tatanan global yang kian terpecah.
Pandangan dalam artikel ini adalah milik penulis dan tidak menggambarkan sikap editorial Al Jazeera.