Sekretaris Jenderal PBB Kritik Pemotongan Bantuan, Serukan ‘Beradaptasi atau Mati’
Disiarkan pada 15 Jan 2026
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, secara keras mengkritik para pemimpin dunia yang ditudingnya membelakangi kerja sama internasional di tengah "perpecahan geopolitik yang kontraproduktif" dan "pelanggaran hukum internasional yang keterlaluan".
Dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum PBB, Kamis, ia menyoroti "pemotongan besar-besaran bantuan pembangunan dan kemanusiaan" yang dinilainya "menggoyahkan fondasi kerja sama global dan menguji ketahanan multilateralisme itu sendiri".
"Pada masa ketika kita paling membutuhkan kerja sama internasional, kita justru tampak paling enggan untuk memanfaatkan dan berinvestasi di dalamnya. Sebagian pihak berupaya menempatkan kerja sama internasional dalam kondisi sekarat," ujarnya.
Pidato Tahunan Terakhir
Sekjen yang akan mengakhiri masa jabatannya pada akhir 2026 ini tidak menyebut nama negara-negara tertentu. Namun, kritiknya tampak merujuk pada pemotongan anggaran besar-besaran terhadap badan-badan PBB oleh Amerika Serikat di bawah kebijakan "America First" Presiden Donald Trump.
Meski negara lain juga mengurangi pendanaan, AS mengumumkan pada akhir tahun lalu bahwa mereka hanya akan mengalokasikan $2 miliar untuk bantuan kemanusiaan PBB—jumlah yang sangat kecil dibandingkan kontribusi sebelumnya yang mencapai $17 miliar.
Administrasi Trump telah membongkar platform utama bantuan luar negerinya, Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), dengan seruan kepada lembaga-lembaga PBB untuk "beradaptasi, menciut, atau mati".
Dalam menyampaikan prioritas tahunan terakhirnya, Guterres menegaskan PBB "berkomitmen penuh untuk perdamaian di Gaza, Ukraina, Sudan, dan di mana saja, serta tak kenal lelah menyalurkan bantuan penyelamat jiwa bagi mereka yang sangat membutuhkan".
Ia mendesak agar bantuan kemanusiaan diizinkan "mengalir tanpa halangan" ke Gaza, menyerukan segala upaya untuk menghentikan perang Rusia-Ukraina, dan mendorong dilanjutkannya kembali perundingan untuk gencatan senjata yang berkelanjutan di Sudan.
Ketiga konflik mematikan dan berkepanjangan itu telah menjadi ciri masa kepemimpinan Guterres di PBB, di mana organisasi ini dinilai banyak pihak gagal dalam mencegah konflik.
Badan pengambilan keputusan tertinggi PBB, Dewan Keamanan, mengalami kelumpuhan akibat ketegangan antara AS, Rusia, dan Tiongkok—ketiganya merupakan anggota tetap yang memiliki hak veto.