Pemerintah Rencanakan Ratusan Rumah Susun Bersubsidi pada 2026

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk membangun ratusan unit rumah susun bersubsidi tahun ini, menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar "Ara" Sirait.

"Kami bisa pastikan ke publik soal tekad kami untuk mengembangkan ratusan rumah susun bersubsidi tahun ini, pada 2026," ujarnya dalam acara bertajuk "Memperkuat Sinergi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Perumahan Strategis 2026" di Jakarta, Kamis.

Dia menekankan bahwa pemerintah saat ini sedang menyusun regulasi tentang rumah susun bersubsidi bersama para pemangku kepentingan terkait. Tujuannya agar target bisa tercapai dengan efektif dan adil pada tahun ini.

"Kami sedang merumuskan peraturan tentang rumah susun (bersubsidi), mengadakan pembicaraan dengan pengembang juga bank," kata Ara. Dia menambahkan, dia juga telah meminta stafnya untuk melibatkan calon konsumen dalam diskusi tersebut.

Kemudian dia menekankan bahwa Kementerian PKP mempertimbangkan kepentingan negara, masyarakat, dan kalangan bisnis secara seimbang dalam penyusunan ketentuan ini.

"Untuk pertama kalinya, saya memutuskan bahwa proses seperti ini harus melibatkan asosiasi pengembang, bank milik negara, dan warga penghuni rumah bersubsidi untuk menjamin keadilan," tegas menteri tersebut.

Pada Selasa (13 Jan), Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati menegaskan bahwa pihaknya bertujuan untuk menerbitkan surat keputusan menteri tentang rumah susun bersubsidi bulan ini.

Regulasi tersebut akan mencakup berbagai hal, termasuk suku bunga dan tenor pinjaman, tuturnya.

Sementara itu, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Umum (BP Tapera) menyatakan keyakinan bahwa rumah susun bersubsidi dapat memberikan solusi atas tunggakan perumahan di wilayah perkotaan.

"Kami bekerja untuk menyesuaikan harga rumah susun dengan cepat sebagai bagian dari upaya mengatasi backlog perumahan perkotaan," kata Komisaris BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.

MEMBACA  Dewan Perwakilan AS Sahkan RUU Anggaran untuk Akhiri Penutupan Pemerintah Terpanjang dalam Sejarah

BP Tapera, tambahnya, akan berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk menentukan skema pembiayaan.

Berita terkait:

  • Indonesia targetkan capai lebih dari sasaran perumahan bersubsidi FLPP 2026
  • Prabowo puji penandatanganan kredit perumahan bersubsidi terbesar sepanjang masa
  • Prabowo pantau penandatanganan massal 50.030 kredit rumah bersubsidi

    Penerjemah: Arnidhya N, Tegar Nurfitra
    Editor: Azis Kurmala
    Hak Cipta © ANTARA 2026

Tinggalkan komentar