Jakarta (ANTARA) – Pada musim hujan akhir 2025 dan awal 2026, beberapa wilayah di Indonesia mengalami bencana hidrometeorologi.
Daerah yang terdampak termasuk Lampung Barat, Cilacap, dan Banjarnegara, serta wilayah yang terkena banjir bandang seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Bencana berikutnya juga dilaporkan di bagian lain negara ini, meliputi Jawa Barat, Banten, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sitaro di Sulawesi Utara, dan Halmahera Barat di Maluku Utara.
Risiko bencana besar juga perlu dipertimbangkan di daerah padat penduduk seperti Jakarta dan wilayah aglomerasi sekitarnya yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (yang dikenal sebagai Jabodetabek).
Menurut Prospek Perkotaan Dunia PBB 2025, Jakarta kini adalah kota terpadat di dunia, dengan 42 juta penduduk.
Kepadatan penduduknya melebihi Dhaka (Bangladesh) dan Tokyo (Jepang).
Jakarta sendiri meliputi area 661,5 km² dengan kepadatan 16.937 orang per km² (BPS, 2021).
Sementara itu, wilayah Jabodetabek membentang seluas 6.437,89 km²—hanya 0,34% dari luas daratan Indonesia—namun menampung konsentrasi penduduk yang sangat besar, sehingga meningkatkan risiko bencana.
Pertumbuhan ekonomi yang cepat di Jakarta Raya telah mendorong urbanisasi besar-besaran, yang mengakibatkan pembangunan perumahan, perkantoran, distrik bisnis, dan pusat perbelanjaan secara luas.
Ekspansi ini telah mengurangi ruang terbuka hijau, yang berfungsi sebagai “paru-paru” kota dan daerah resapan air.
Sistem drainase yang buruk dan perencanaan kota yang tidak disiplin semakin melemahkan ketahanan lingkungan wilayah tersebut.
Secara historis, banyak daerah di Jabodetabek adalah rawa-rawa, yang memainkan peran hidrologi penting: menyerap air hujan berlebih, mencegah banjir, melepas air di musim kemarau, dan mengisi ulang air tanah.
Nama-nama tempat seperti Rawamangun, Rawasari, Rawalumbu, Rawajati, Rawabening, Rawa Buaya, Rawadomba, Rawa Buntu, Rawa Bambu, dan Rawa Lele mencerminkan warisan ini.
Sayangnya, sebagian besar area ini telah berubah menjadi kawasan permukiman dan komersial yang padat, sehingga menghilangkan fungsi ekologisnya.
Topografi Jakarta yang dataran rendah dan landai membuatnya sangat rentan terhadap banjir.
Catatan sejarah mengkonfirmasi kerentanan ini.
Prasasti Tugu dari Kerajaan Tarumanagara pada abad ke-5 Masehi, yang ditemukan tahun 1887 di Jakarta Utara, mendokumentasikan perintah Raja Purnawarman untuk mengeruk sungai guna mengurangi banjir.
Pada era Hindia Belanda (1872–1918), Batavia (Jakarta) mengalami banjir besar yang hampir menggenangi seluruh kota, termasuk Weltevreden—yang sekarang menjadi Sawah Besar, Gambir, dan Lapangan Banteng.
Selain banjir, Jakarta Raya juga menghadapi risiko seismik.
Sesar Baribis, sebuah sesar naik aktif yang membentang dari Cirebon ke Jakarta dan Bogor, menjadi ancaman serius karena hiposenter gempa buminya yang dangkal.
Pada 20 Agustus 2025, gempa berkekuatan 4,9 MMI di Bekasi menyoroti bahaya ini, bahkan mengganggu tujuh jadwal kereta cepat Whoosh.
Demikian pula, Depok Blind Thrust, bagian dari sistem sesar naik busur belakang Jawa Barat, berjalan di bawah Jakarta selatan dan secara historis memicu gempa besar pada tahun 1699, 1780, dan 1834.
Jakarta juga rentan terhadap potensi gempa megathrust, yang dapat menyebabkan kerusakan katastropik.
Solusi Utama
Untuk mengantisipasi risiko bencana di aglomerasi Jakarta Raya, pemerintah harus pertama-tama memperkuat pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) di wilayah hulu, tengah, dan hilir.
Jakarta dilalui oleh 13 sungai, banyak di antaranya meluap saat hujan deras, menyumbang pada banjir parah.
Pengelolaan DAS yang efektif, dikombinasikan dengan langkah-langkah untuk mengantisipasi banjir rob, sangat penting untuk mengurangi kerentanan kota.
Tidak kalah pentingnya adalah penegakan tata ruang yang disiplin.
Pelanggaran terhadap peraturan zonasi, terutama di daerah DAS dan rawa, telah memperburuk paparan Jakarta terhadap bencana.
Pendekatan yang lebih ketat terhadap tata ruang akan membantu memulihkan ketahanan lingkungan dan memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan kemampuan kota untuk menyerap air atau menahan guncangan.
Prioritas lain adalah evaluasi terhadap semua bangunan dan infrastruktur untuk memastikan mereka memenuhi standar keamanan terhadap gempa bumi.
Mengingat keberadaan sesar aktif seperti Sesar Baribis dan Depok Blind Thrust, ketahanan struktur sangat kritis untuk mencegah keruntuhan luas selama kejadian seismik.
Sejalan dengan ini, rute evakuasi dan tempat penampungan harus dipersiapkan di setiap kecamatan untuk menyediakan tempat aman bagi warga selama keadaan darurat.
Pemerintah juga harus mengembangkan strategi terpadu untuk menghadapi bencana yang terjadi secara bersamaan.
Banjir, banjir rob, kebakaran, dan gempa bumi sering tumpang tindih, menciptakan keadaan darurat kompleks yang sulit dikelola.
Rencana respons terkoordinasi akan memungkinkan otoritas untuk mengerahkan sumber daya lebih efektif dan meminimalkan korban jiwa.
Akhirnya, literasi bencana di kalangan warga harus terus diperkuat.
Kampanye kesadaran publik, pendidikan sejak usia dini, dan keterlibatan multi-pemangku kepentingan sangat penting untuk membangun budaya ketahanan.
Masyarakat yang memahami risiko akan lebih siap untuk merespons dengan cepat dan mengurangi kerugian.
Indonesia dapat belajar dari Jepang, di mana kesadaran publik yang tinggi secara konsisten telah meminimalkan korban jiwa selama bencana.
Jakarta Raya harus mulai membangun budaya kesiapsiagaan ini sekarang, sebelum bencana besar berikutnya terjadi.
*) Andre Notohamijoyo adalah Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Pandangan dan pendapat yang diungkapkan di halaman ini adalah milik penulis dan tidak serta merta mencerminkan kebijakan atau posisi resmi dari Kantor Berita ANTARA.
Copyright © ANTARA 2026