Jakarta (ANTARA) – Keputusan pemerintah Indonesia mendirikan Pos Komando Pusat Nasional untuk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana di Banda Aceh menandai pergeseran penting dalam cara negara menangani bencana besar lintas provinsi.
Pemilihan Aceh sebagai lokasi posko bukan hanya karena statusnya sebagai provinsi terdampak paling parah, tapi juga karena Aceh punya sejarah panjang menghadapi krisis, dari konflik hingga bencana, seperti gempa dan tsunami Samudera Hindia tahun 2004.
Ada pesan simbolis dan strategis dibaliknya: pemulihan pasca-bencana tidak lagi dilihat sekadar sebagai proyek-proyek terpisah dan sektoral. Melainkan, dipahami sebagai orkestrasi nasional terpadu yang memerlukan kepemimpinan kuat, koordinasi lintas sektor, dan kehadiran negara yang nyata di lapangan.
Perintah langsung Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Satuan Tugas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana serta menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai ketuanya menunjukkan kesadaran akan kompleksitas daerah dan administratif tingkat tinggi dari bencana yang melanda Aceh dan dua provinsi lain di Sumatra–Sumatra Utara dan Sumatra Barat–pada akhir November 2025.
Dengan dampak yang menyebar ke tiga provinsi, koordinasi antar pemerintah daerah menjadi sangat penting. Secara struktural, Menteri Dalam Negeri berada di persimpangan vital hubungan pusat dan daerah.
Namun, keputusan ini juga perlu dikaji lebih jauh. Keefektifan kepemimpinan satgas tidak hanya ditentukan oleh wewenang formal, tetapi oleh kemampuan menyelesaikan tumpang-tindih regulasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan memangkas birokrasi yang selama ini memperlambat upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana.
Rapat perdana satgas yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga lain, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mencerminkan keseriusan membangun koordinasi lintas sektor.
Namun, tantangan sebenarnya terletak pada apa yang terjadi setelah rapat-rapat awal ini dilaksanakan. Pengalaman masa lalu menunjukkan fase tanggap darurat seringkali berjalan lebih cepat dan responsif dibanding fase rehabilitasi dan rekonstruksi yang panjang, kompleks, dan sensitif secara politik.
Posko pusat di Banda Aceh harus lebih dari sekadar tempat pencatatan kebutuhan dan laporan; ia harus punya kewenangan operasional untuk memastikan keputusan diambil dan dijalankan secara konsisten.
Pasukan Siaga
Pernyataan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, mengenai pasukan siaga dan pendampingan intensif sejak awal fase darurat, patut diapresiasi.
Kehadiran negara yang kuat di tahap awal krisis memang menentukan arah pemulihan. Namun, bantuan yang efektif membutuhkan lebih dari sekadar kehadiran fisik, tapi juga sistem data yang akurat dan terintegrasi mencakup jumlah korban, tingkat kerusakan, kebutuhan perumahan, dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat terdampak.
Tanpa basis data yang solid dan terbuka, upaya percepatan justru berpotensi menimbulkan kesenjangan baru di mana sebagian warga mendapat penanganan cepat sementara yang lain tertinggal.
Keputusan pemerintah memfokuskan percepatan pembangunan rumah bagi warga yang masih di hunian sementara adalah langkah tepat.
Skema santunan untuk rumah rusak ringan dan sedang juga mencerminkan pendekatan yang lebih fleksibel, memungkinkan warga membangun kembali sesuai konteks lokal.
Namun, kebijakan ini harus didukung mekanisme pengawasan yang ketat dan partisipatif agar tidak berubah menjadi sekadar bagi-bagi dana yang rentan penyalahgunaan.
Di sinilah posko pusat menjadi vital sebagai hub komunikasi publik.
Komitmen bahwa posko akan menjadi saluran utama laporan kemajuan pemerintah, dengan melibatkan media nasional dan lokal serta optimasi media sosial, membuka pintu baru untuk tata kelola bencana yang lebih transparan.
Komunikasi publik tidak boleh dilihat sebagai sekadar pelaporan seremonial. Melainkan, harus menjadi ruang dialog dua arah, di mana suara warga terdampak, relawan, dan pemerintah daerah dapat didengar dan ditanggapi dengan cepat.
Transparansi mengenai progres, hambatan, dan perubahan rencana justru akan memperkuat kepercayaan publik, bukan melemahkannya.
Laboratorium Kebijakan
Ke depan, posko pusat di Aceh harus berfungsi lebih dari sekadar fasilitas komando sementara, tetapi sebagai laboratorium kebijakan untuk upaya pemulihan pasca-bencana yang lebih adaptif.
Pengalaman ini dapat menjadi landasan menciptakan protokol nasional baru dalam rehabilitasi dan rekonstruksi lintas provinsi, termasuk standar koordinasi, pendanaan, dan komunikasi publik.
Dengan demikian, bencana besar tidak lagi direspons dengan pendekatan ad hoc, melainkan dengan kerangka kerja yang telah teruji dan terus disempurnakan.
Aspek lain yang sering terabaikan adalah pemulihan sosial-ekonomi jangka menengah dan panjang. Membangun rumah sangat penting, tetapi tanpa memulihkan mata pencaharian, risiko kemiskinan struktural akan meningkat di daerah terdampak.
Satgas nasional harus mengintegrasikan program pemulihan ekonomi lokal sejak awal, dan ini termasuk dukungan untuk usaha mikro, nelayan, petani, dan pekerja sektor informal yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Pendekatan ini akan memastikan rekonstruksi tidak berhenti pada infrastruktur fisik, tetapi berlanjut pada kebangkitan kehidupan masyarakat.
Pada akhirnya, pendirian posko pusat di Banda Aceh adalah ujian bagi kemampuan negara belajar dari pengalaman dan berinovasi dalam penanganan krisis.
Jika posko dapat beroperasi dengan cepat, transparan, dan inklusif, ia bisa menjadi model baru tata kelola pasca-bencana di Indonesia. Namun, jika terjebak dalam rutinitas birokrasi dan komunikasi satu arah, kesempatan emas ini akan terlewatkan.
Pada dasarnya, semua mata tertuju pada negara, berharap ia hadir bukan hanya untuk membangun kembali yang runtuh, tetapi untuk memulai cara baru yang lebih adil, tangguh, dan berorientasi masa depan bagi masyarakat yang bangkit dari dampak bencana.
Berita terkait: Indonesia dukung investasi ternak untuk pemulihan pasca banjir Aceh
Berita terkait: Manggala Agni dikerahkan untuk respons pasca banjir di Sumatra
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2026